Luhut Akui Pemerintah Tengah Jalankan Skenario Terburuk Hadapi Lonjakan Covid-19
Pemerintah telah menyiapkan skenario terburuk saat kasus Covid-19 di Indonesia melonjak naik.
Luhut Akui Pemerintah Tengah Jalankan Skenario Terburuk Hadapi Lonjakan Covid-19
TRIBUNJAMBI.COM - Pemerintah telah menyiapkan skenario terburuk saat kasus Covid-19 di Indonesia melonjak naik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjiatan mengaku jika pemerintah sudah mulai menjalankan worst case scenario atau skenario terburuk akibat lonjakan Covid-19.
Salah satu skenario yang dijalankan yakni penambahan tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19.
"Penambahan tempat tidur di Jakarta dengan worst case scenario saya kira berjalan terus. Dan juga di Jawa Barat, Bandung, di Semarang, sampai di Jawa Timur dan Bali," ujar Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (12/7/2021).
Luhut juga mengaku telah meminta TNI untuk membuka rumah sakit-rumah sakit lapangan. Bersamaan dengan itu, sejumlah bangunan juga telah diubah untuk jadi rumah sakit darurat Covid-19 seperti Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur.
Dengan adanya penambahan itu kebutuhan pasien Covid-19 akan ruang ICU diharapkan semakin tercukupi.
Luhut berharap tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan tempat tidur di rumah sakit.
Terkait obat-obatan, kata Luhut, stok remdesivir dan actemra belum mencukupi. Namun, RI berencana menambah persediaan dengan memproduksi sendiri kedua obat tersebut.
Tak hanya itu, mulai Rabu besok pemerintah juga akan membagikan 300.000 paket obat untuk pasien Covid-19. Paket obat ini ditargetkan menjangkau 210.000 pasien Covid-19 tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan selama beberapa bulan ke depan.
"Yaitu OTG 10 persen paket, untuk demam dan anosmia 60 persen, dan paket tiga demam, dan batuk 30 persen," ujar Luhut.
Sementara, terkait oksigen, Luhut memastikan persoalan kekurangan stok akan selesai pada pekan ini.
Pemerintah tengah mengupayakan pemenuhan kebutuhan oksigen seperti mengimpor 40.000 ton oksigen liquid dan 50.000 oksigen konsentrator.
"Dan itu akan kita pinjamkan ke rumah-rumah dan kalau sudah selesai dipakai bisa diambil. Itu bisa 5 liter jadi bisa dipakai selama 5 hari," kata Luhut.
Lebih lanjut, pemerintah juga akan mulai membagikan bantuan beras senilai 5 kilogram dan 10 kilogram pada pekan ini. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, kata Luhut, rakyat tak boleh dibiarkan kelaparan.
Program vaksinasi Covid-19 juga terus dipercepat hingga ke daerah-daerah pinggiran kota.
Apabila seluruh langkah itu berjalan dengan baik dibarengi dengan disiplin aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, diharapkan kasus virus corona melandai dalam 4-5 hari ke depan.
"Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali," kata Luhut.
Baca juga: Penularan Covid-19 Sudah Luar Biasa, Wapres: Pemerintah Sekarang Pontang-Panting
Sebelumnya, worst scenario atau skenario terburuk Covid-19 sempat diutarakan oleh Luhut. Ia menyebut, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah seandainya kasus virus corona tembus ke angka 40.000 kasus.
"Kita sudah hitung worst case scenario. (Jika) lebih dari 40.000 (kasus dalam sehari) bagaimana suplai oksigen, bagaimana suplai obat, bagaimana suplai rumah sakit, sudah kami hitung," kata Luhut dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).
Adapun kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini semakin mengkhawatirkan. Data yang dihimpun pemerintah Senin (12/7/2021) pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada penambahan 40.427 kasus baru Covid-19 dalam kurun waktu 24 jam.
Baca juga: Bupati Bekasi Meninggal Akibat Covid-19, Peringatan Fasilitas Kesehatan Lagi Overkapasitas
Angka ini merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak awal pandemi terjadi di Tanah Air.
Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.567.630 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.