Alasan KPK Tunda Berikan PAKU Integritas ke PN Kemenkeu

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk menunda memberikan pembekalan antikorupsi untuk Penyelenggara Negara (PN) dan pasangannya.

Program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) itu untuk pembelakan PN di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, KPK sebelumnya menjadwalkan kegiatan PAKU Integritas di Kemenkeu pada 7 Juli 2021.

"Dengan pemberlakuan PPKM Darurat, maka jadwal kegiatan PAKU Integritas ditunda dan akan dilanjutkan kembali setelah PPKM Darurat," ujar Ipi lewat keterangan tertulis, Senin (5/7/2021).

Sejauh ini, KPK telah memberikan pembekalan antikorupsi ke PN di tiga kementerian, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan program PAKU Integritas merupakan pengejawantahan dari kedeputian baru yang dibentuk di KPK, yaitu Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

"Kita menargetkan 10 kementerian sesuai dengan fokus area, yaitu ESDM, pangan, hukum, dan birokrasi, serta politik," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (3/6/2021).

Untuk prioritas tahun ini, Ghufron menyebut program PAKU Integritas akan diterapkan pada 10 kementerian.

"Sepuluh kementerian tersebut akan bergilir kami lakukan brief executive, yaitu memberikan ceramah, dialog, dan juga meningkatkan komitmen-komitmen bersama untuk meningkatkan integritas dari dirinya sendiri, untuk tidak melakukan korupsi," kata Gufron.

Baca juga: 20 TKA China Ketahuan Masuk Indonesia Saat PPKM Darurat, Demokrat: Pemerintah Jangan Bikin Masalah

Baca juga: Puluhan TKA China Masuk Makassar Saat PPKM Darurat, Asrul Sani: Tutup Dulu!

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Tunda Tancapkan PAKU Integritas di Kemenkeu karena PPKM Darurat.