Bagi PNS Pemkab Batanghari Tak Mau Vaksinasi, Bupati Tegaskan Tugas Negara Harus Diikuti

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari dalam melakukan program vaksinasi terhadap para pelayanan publik di lingkungan pemerintahan belum berjalan mulus.

Itu terlihat dari kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap program pemerintah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.

Hal ini dibeberkan Muhammad Fadhil Arief Bupati Batanghari, Kamis (24/6/2021).

Menurutnya seorang aparatur pemerintahan itu harus sesuai dengan sumpah dan janji jabatan bahwa ASN harus mematuhi seluruh peraturan.

“Tugas negara harus diikuti kecuali ada alasan yang betul-betul bisa diterima. Tadi saya sudah panggil Sekda, Kepala BPBD dan instansi terkait lainya, bukan hanya para ASN, tapi semua yang terlibat dalam penyelenggara pemerintahan wajib untuk divaksin,” ujar Muhammad Fadhil Arief Bupati Batanghari, Kamis (24/6/2021).

Hal itu bertujuan bagaimana dirinya aman sehingga kata Bupati pelayanan kepada masyarakat menjadi nyaman dan aman. Kemudian harus memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Betul vaksin ini tidak menjamin orang bebas dari Covid-19 paling tidak ini upaya yang bisa dilakukan pemerintah, supaya kalau terkena tidak terlalu membahayakan,” pungkasnya.

Baca juga: Pecah Rekor Lagi, Hari Ini Pasien Positif Covid-19 24 Juni 2021 Tembus 20 Ribu Lebih Kasus

Baca juga: Tiga Bulan Dukcapil Sarolangun Tak Bisa Cetak e-KTP Gara-gara Tinta Habis

Baca juga: Buntut Pelajar Status Tersangka, Pitamolin akan Dampingi Kasus Beresiko di Sekolah Dalam Kota Jambi