Breaking News:

Berita Tanjabbar

Sejumlah Masyarakat Desa Tanjung Paku Lakukan Aksi Menuntut Pengembalian Lahan dan Hutan Adat

Berita Tanjabbar-Sejumlah petani di Desa Tanjung Paku, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan aksi menuntut pengembalian lahan

Penulis: Mareza Sutan AJ | Editor: Nani Rachmaini
Istimewa
Sejumlah Masyarakat Desa Tanjung Paku Lakukan Aksi Menuntut Pengembalian Lahan dan Hutan Adat 

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Sejumlah petani di Desa Tanjung Paku, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan aksi menuntut pengembalian lahan mereka, Rabu (23/6/2021).

Aksi tersebut dilakukan untuk mendorong keseriusan pemerintah menyelesaikan konflik lahan antara masyarajat dan perusahaan PT. Inti Indosawit Subur.

Eko M Utomo dari Wahana Lingkungan Hidup yang melakukan pendampingan pada masyarakat menyampaikan, konflik antara masyarakat dan perusahaan karena masyarakat menganggap adanya penguasaan sepihak lahan adat Desa Tanjung Paku oleh perkebunan kelapa sawit PT Inti Indosawit Subur.

"Saat ini bukan hanya memunculkan konflik antara pihak masyarakat dan perusahaan saja, namun di sisi lainnya juga adalah, muncul kerugian masyarakat Desa Tanjung Paku dikarenakan hilangnya ruang produktif masyarakat untuk mengolah lahannya sebagai kebutuhan hidup," jelas Eko.

Informasi yang Tribunjambi.com himpun, pada 1987, terjadi penyerahan lahan dan hutan adat masyarakat Desa Tanjung Paku ke perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Inti Indosawit Subur. Penyerahan lahan dan hutan adat seluas 1550 hektare itu diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat.

Lahan seluas 107,7 hektare berdasarkan penghitungan setelag lima desa lain yang mendapatkan hak atas lahan dan kebun yang dibangun oleh perusahaan saat ini masih dikuasai oleh PT Inti Indosawit Subur, merupakan lahan milik masyarakat adat Desa Tanjung Paku yang diwariskan secara turun menurun.

"Berdasarkan sejarah penguasaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Paku, sejak tahun 1947 lahan tersebut merupakan lahan perladangan masyarakat adat, hal tersebut dibukktikan dengan adanya pembuktian tertulis pengakuan tanah adat oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Tanjung Paku," jelas Eko.

Namun, sampai kini masyarakat setempat tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan dulu.

Upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Paku telah dimulai sejak tahun 1998, namun hingga saat ini konflik belum menemukan titik penyelesaiaannya. Kehadiran pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun Pemrintah Provinsi Jambi dalam upaya penyelesaian konflik, sangat diharapkan oleh seluruh pihak, terutama masyarakat Desa Tanjung Paku.

"Karena dengan hadirnya pemerintah untuk memosisikan diri sebagai salah satu pihak penting dalam upaya penyelesaian konflik antara masyarakat Desa Tanjung Paku dan PT Inti Indosawit Subur, akan membuat posisi kasus menjadi cukup terang dengan munculnya keterbukaan beberapa informasi perizinan dan administrasi yang dibutuhkan," jelasnya lagi.

Aksi itu bertujuan untuk memunculkan keseriusan pihak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung barat untuk terlibat langsung dalam upaya menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Selain pihak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, aksi ini juga meminta PT. Inti Indosawit Subur, agar segera mengembalikan lahan seluas 107,7 Ha kepada masyarakat Desa Tanjung Paku.

Sementara itu, pihak perusahaan yang telah tribunjambi.com coba hubungi belum memberi respons terkait aksi tersebut.

Sejumlah Masyarakat Desa Tanjung Paku Lakukan Aksi
Sejumlah Masyarakat Desa Tanjung Paku Lakukan Aksi (Istimewa)

(Tribunjambi.com/ Mareza Sutan A J)

Baca juga: Kondisi Pakaian Berantakan Saat Pasangan Ini Digerebek Satpol PP Kota Jambi di Kawasan Tugu Juang

Baca juga: Lowongan Kerja BUMN Terbaru Juni 2021, PT PAL Indonesia dan BRI Agro, Simak Posisi yang Dicari

Baca juga: Bupati Tebo Sukandar Minta Reforma Agraria Tepat Sasaran

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved