Alasan Menteri Sosial Tri Rismaharini Sebut Indonesia Tidak Bisa Melakukan Lockdown
"Nanti pada akhirnya kalau kita lockdown beda, misalkan kita membandingkan mungkin kenapa kita tidak sepertidi luar negeri, lockdown semua."
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Penilaian terkit upaya penekanan kasus positif Covid-19 yang sekarang terus meningkat di Indonesia diberikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Risma menilai Indonesia tidak bisa melakukan lockdown seperti yang diterapkan di luar negeri.
Hal ini dikarenakan kapasitas ekonomi Indonesia tidak setinggi yang dimiliki negara-negara lain yang sudah menerapkan lockdown.
"Nanti pada akhirnya kalau kita lockdown beda, misalkan kita membandingkan mungkin kenapa kita tidak sepertidi luar negeri, lockdown semua."
Baca juga: Lagi Hamil 7 Bulan, Gadis ABG Berusia 16 Tahun Ini Tetap Layani Laki-laki Hidung Belang
Baca juga: Kerap Jalani Settingan, Andika Mahesa Bocorkan Pendapatannya hingga Rp 100 Juta
Baca juga: Ikatan Cinta 23 Juni 2021: Nino Akhiri Pernikahan dengan Elsa
"Disana kapasitas keuangannya tinggi," kata Risma dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (23/6/2021).
Menurut Risma, lockdown mikro menjadi solusi tepat untuk menekan kasus Covid-19 di sejumlah daerah.
Dengan menjalankan lockdown dalam skala mikro, maka ekonomi makro akan tetap bisa berjalan.
"Penanganan skala mikro itu betul. Jadi itu saya lakukan, jadi ekonomi makronya tetap jalan," kata Risma dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (23/6/2021).
Risma pun mencontohkan apa yang ia lakukan untuk menekan kasus Covid-19 saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.
Dengan melakukan pengetatan protokol kesehatan di kampung-kampung dan RT masing-masing.
Jika itu sudah bisa tepat ditangani maka tidak akan terjani penularan Covid-19 dan ekonomi tetap bisa berjalan.
"Disaat protokolnya sudah jalan di kampung di RT sudah betul semua tadi yang disampaikan bapak-bapak dari TNI, Polri, BNPB, Menkes itu sudah betul semua."
"Seperti itu yang saya lakukan di Surabaya. Kalau itu tepat ditangani dan akhirnya tidak terjadi penularan dan itu ekonomi tetap bisa jalan," terang Risma.
PPKM Mikro Masih yang Paling Tepat
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan prinsipnya pemerintah menerima setiap masukan masyarakat dalam penanganan Pandemi Covid-19.
Termasuk adanya masukan agar pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ataupun karantina alias lockdown menyikapi melonjaknya kasus Covid-19.
"Bapak presiden dan tentu pemerintah bahwa saat ini menyambut baik setiap masukan masyarakat termasuk usulan memberlakukan kembali PSBB atau lockdown total," kata Ngabalin dalam video yang diterima Tribunnews.com, Selasa (22/6/2021).
Pemerintah melakukan pengkajian terhadap setiap masukan atau aspirasi.
Pemerintah hingga saat ini menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro masih yang paling tepat.
"Setelah bapak presiden dan pemerintah mempelajari berbagai opsi penanganan covid-19. Dengan memperhatikan atau memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan juga pengalaman negara-negara lain yang mengalami situasi sangat parah dalam pandemi covid-19. Saya ingin katakan bahwa PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat," katanya.
Minta Pemerintah Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mempertimbangkan opsi lockdown regional merespons peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai, kebijakan lockdown regional per pulau sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.
"Meminta pemerintah untuk mempertimbangkan lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatra, dan Kalimantan," kata Bamsoet melalui keterangannya, Selasa (22/6/2021).
Bamsoet mengatakan, pemerintah juga harus mendorong seluruh rumah sakit rujukan Covid-19 untuk melakukan penambahan kapasitas Bed Occupancy Ratio atau BOR.
Menurutnya, kapasitas BOR harus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya medis dan kelengkapan medis lainnya seperti suplai oksigen.
"Mengingat, banyaknya RS yang menambah kapasitas BOR namun tidak memperhatikan hal-hal penting tersebut," ucapnya.
Bamsoet berharap masyarakat menjadikan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh daerah sebagai alarm darurat atau peringatan bahwa penyebaran Covid-19 sudah semakin mengkhawatirkan.
"Sehingga diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, serta mengikuti dan mematuhi imbauan pemerintah untuk tidak beraktivitas diluar rumah sementara waktu guna mencegah penularan Covid-19," kata Bamsoet.
Sumber : TRIBUNNEWS
