Berita Internasional
Junta Myanmar Makin Terdesak, ASEAN Minta Militer Negara Itu Bebaskan Semua Tahanan Politiknya
Bahkan utusan PBB kembali mendesak junta Myanmar untuk membebaskan seluruh tahanan politik dan segera bergabung dalam pembahasan
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, YANGON - Myanmar masih jadi sorotan karena kudeta junta militernya yang masih berjalan hingga kini.
Bahkan utusan PBB kembali mendesak junta Myanmar untuk membebaskan seluruh tahanan politik dan segera bergabung dalam pembahasan konsensus regional untuk menghentikan kekacauan akibat kudeta.
Bahkan pada bulan April lalu, 10 negara ASEAN termasuk Myanmar juga telah melahirkan lima poin kesepakatan yang menyerukan diakhirinya kekerasan, pembicaraan politik dan penunjukan utusan khusus regional.
Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi dan Erywan Pehin Yusof, menteri luar negeri kedua Brunei yang menjadi pemimpin ASEAN periode ini, mengunjungi Myanmar pada hari Jumat (4/6) dan menyerahkan nama-nama calon yang diusulkan oleh negara-negara anggota ASEAN kepada junta.
Dilansir dari Reuters, pernyataan ASEAN pada tanggal 5 Juni mengatakan tujuan kunjungan itu adalah untuk membahas bagaimana Myanmar akan mencapai solusi damai untuk kepentingan rakyatnya dengan menerapkan lima poin yang telah disepakati sebelumnya.
Utusan ASEAN yang datang ke Myanmar juga menyerukan pembebasan dari semua tahanan politik, termasuk perempuan dan anak-anak dan orang asing.
Permintaan itu tidak berdasarkan konsensus tetapi didukung oleh banyak anggota ASEAN.
Mengambil alih kekuasaan sejak 1 Februari 2021, junta juga telah gagal untuk memaksakan kontrol atas negara secara utuh.
Keadaan justru memburuk dengan serangkaian unjuk rasa yang terjadi.
Baca juga: Bentrokan Pecah, Tentara Myanmar Saling Serang dengan Warga Desa, 3 Orang Tewas
Baca juga: TERKUAK Borok China di Kudeta Militer Myanmar, Penyokong hingga Pemberi Jet Tempur Buat Ancam Warga
Baca juga: Myanmar Makin Memanas Usai Militer Kuasai Perkotaan, Ribuan Masyarakat Lari ke Hutan
Pemimpin terpilih, Aug San Suu Kyi, juga termasuk di antara lebih dari 4.500 orang yang ditahan sejak kudeta.
Setidaknya 849 orang telah tewas dalam serangkaian bentrokan antara pengunjuk rasa dan pihak keamanan.
Krisis politik di Myanmar ini kemungkinan besar juga akan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN-China di Chongqing pekan ini.
Menariknya, menteri luar negeri junta Myanmar pun juga dikabarkan akan hadir.
Global Times pun mengabarkan bahwa pemimpin junta mengatakan Myanmar bersedia mengoordinasikan pelaksanaan konsensus.
Duta besar China di Myanmar juga menyatakan kesediaannya untuk mendukung pelaksanaan konsensus.
