Breaking News:

Advertorial

BPK Serahkan LHP Atas LKPD Provinsi Jambi & LHP Kinerja Penyelenggaraan Dan Pelayanan Samsat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

istimewa
Anggota V BPK RI Prof Dr Bahrullah Akbar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2020, Rabu (2/6/2021). 

BPK Serahkan LHP Atas LKPD Provinsi Jambi & LHP Kinerja Penyelenggaraan Dan Pelayanan Samsat

TRIBUNJAMBI.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2020, Rabu (2/6/2021).

Dalam paripurna itu, Anggota V BPK RI, Prof Dr Bahrullah Akbar MBA, CIPM, C.A, CPA. CSFA, CFrA, CGCAE didampingi Auditor Utama Keuangan Negara V Dr Akhsanul Khaq MBA, CMA, CFE, CA, Ak., CSFA, CPA, CFrA dan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Rio Tirta, SE., M.Acc, CSFA menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Jambi TA 2020 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, SH.I, M.Si dan Pj Gubernur Jambi Dr Hari Nur Cahya Murni, M.Si.

Dalam sambutannya Bahrullah Akbar menyampaikan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

"Opini tersebut didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal," ujarnya.  

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LK Pemprov tahun 2020, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan signifikan terkait pengelolaan keuangan daerah yang harus segera ditindaklanjuti," jelas Bahrullah Akbar.

Anggota V BPK RI Prof Dr Bahrullah Akbar
Anggota V BPK RI Prof Dr Bahrullah Akbar (istimewa)

Diantaranya, potensi pendapatan atas sanksi administratif PKB dan BBNKB minimal atas SPPKB yang tidak dilaporkan kepada Bakeuda; belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan kurang dari hak pemerintah kabupaten/kota, kurang disalurkan, dan terlambat disalurkan oleh SKPKD; adanya tunggakan pembayaran kontribusi bangun guna serah (BGS) dan pelaksanaan BGS yang memenuhi kualifikasi pengakhiran kerja sama; dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) Gedung Super VIP RSUD Raden Mattaher Enam Lantai penyelesaiannya berlarut-larut sejak TA 2015 termasuk di dalamnya dua lantai khusus pasien Covid-19 belum dapat digunakan.

BPK juga menyampaikan LHP Kinerja atas Penyelenggaraan dan Pelayanan Samsat dalam rangka intensifikasi penerimaan pendapatan PKB dan BBNKB tahun anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Instansi terkait lainnya di Jambi. BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020 guna memberikan dorongan, sehingga keuangan daerah akan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Atas LHP ini, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi LHP, yang disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2020, Pemerintah Provinsi Jambi telah menindaklanjuti 1.213 rekomendasi dari 1.842 rekomendasi atau 65,85 persen dari keseluruhan rekomendasi periode 2005-2020.

Provinsi Jambi Kembali Raih Opini WTP,  Pj Gubernur: WTP Cerminan Konsisten Pengelolaan Keuangan

Pj Gubernur Jambi Harap Lomba Inovasi Daerah Lahirkan Inovator Berkualitas

BREAKING NEWS Satu dari Dua Korban Tenggelam di Sungai Pengabuan Tanjabbar Ditemukan Pagi Ini

Dengan demikian masih terdapat 629 rekomendasi (34,15 persen) yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti. Oleh karenanya BPK meminta agar proses tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan DPRD sesuai dengan tingkat kewenangannya.(*)

Editor: Rahimin
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved