Breaking News:

Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Meningkatkan, BPPRD Taruh Mpos di Sejumlah Tempat

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sarolangun memantau pajak hotel dan restoran mengunakan Mpos.

ig@hoteljambiprima
Ilustrasi hotel 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sarolangun memantau pajak hotel dan restoran mengunakan Mpos.

Mpos merupakan alat penghitung pajak yang ditaruh di kasir hotel/restoran.

Setidaknya BPPRD Sarolangun telah menyebarkan 30 alat Mpos di 9 hotel dan 47 restoran yang ada di Kabupaten Sarolangun.

Kabid Pengelolaan Pendapatan Herjoni Edison menyatakan, pajak restoran terbagi 2 yakni pajak restoran yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Selebihnya rumah makan yang ada di wilayah Kabupaten Sarolangun.

"Setiap rumah makan dan restoran difasilitasi dengan Mpos, agar bisa mendeteksi pajak yang harus dikeluarkan," katanya beberapa waktu lalu.

Lanjutnya, penunggakan pembayaran pajak bisa diminimalisir. Lantaran setiap restoran yang sudah terdaftar dengan alat Mpos akan terdeteks jika wajib pajak tidak membayar hingga tanggal jatuh tempo.

"Semuanya sudah tercatat. misalnya pembukuannya tanggal 30, tanggal 1 wajib pajak sudah bisa bayar pajak tersebut. Jika mereka belum bayar, maka petugas pajak akan mengecek pada sistem. Diketahui belum bayar maka petugas pajak akan menagih ke rumah makan tersebut," jelasnya.

Perubahannya cukup signifikan, penerimaan pajak hotel dan restoran terjadi peningkatan dari sebelumnya.

"Dari hasil Rakor per-Maret 2021 penerimaan pajak restoran meningkat hingga 30 persen dari target. Ada beberapa rumah makan yang tidak memiliki rekening, maka petugas yang akan jemput," ungkapnya.(can)

Berlaku untuk Pendapatan Rp1 Juta

PEMUNGUTAN pajak retribusi hotel dan restoran sudah diatur dalam undang-undang. Itupun jadi acuan di Kabupaten Sarolangun.

Kabid Pengelolaan Pendapatan BPPRD Sarolangun, Herjoni Edison mengatakan, pemungutannya harus disesuaikan dengan pendapatan dari rumah makan tersebut.

"Boleh dipungut apabila pendapatannya di atas 1 juta, kalau di bawah 1 juta tidak boleh dilakukan penarikan pajak." katanya beberapa waktu lalu.

Kemudian jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Sarolangun Hotel dan Restoran yang terpantau oleh BPPRD yakni hotel 9, rumah makan dan restoran mencapai 47.

Ia pun juga mengakui ada beberapa lokasi restoran yang belum dipantau, sebab baru saja berdiri di Kabupaten Sarolangun.
"Ada beberapa restoran baru yang belum dipasang Mpos, secepatnya akan kita fasilitasi Mpos," tutupnya.

Penulis: Rifani Halim
Editor: Fifi Suryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved