Pemerintah Berencana Bakal Utang Rp 1,7 Kuadriliun Dari Negara Luar Untuk Borong Alutsista

Pemerintah Berencana Bakal Utang Rp 1,7 Kuadriliun Dari Negara Luar Untuk Borong Alutsista

TRIBUNJAMBI.COM - Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akan membeli alat utama sistem persenjataan atau alutsista. 

Dana yang dibutuhkan untuk memodernisasi alutsista itu cukup besar.

Menurut Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason, rencana pengadaan Alpahankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) tidak akan membebani keuangan negara.

Nantinya, Kementerian Pertahanan memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI secara maraton.

Dana yang dibutuhkan tak tanggung-tanggung, cukup besar. Namun, itu semua demi memenuhi kebutuhan Alpahankam Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Rencana pembelian alutsista itu sendiri tertuang dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Untuk memenuhi kebutuhan modernisasi alutsista tersebut, pemerintah butuh dana 124.995.000.000 dollar AS. Jumlah itu setara Rp 1,7 kuadriliun.

Pasal 6 Ayat (1) Rancangan Perpres tersebut menyebutkan bahwa pemenuhan rencana kebutuhan pengadaan Alpalhankam bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui utang asing.

"Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemhan dan TNI dalam Renbut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri," demikian bunyi Pasal 6 Ayat (1) dalam Rancangan Perpres tersebut.

Dalam Pasal 3 Ayat (2) juga merinci perhitungan kebutuhan yang meliputi, (a) untuk akuisisi Alpalhankam sebesar 79,099,625,314 dollar AS, (b) untuk pembayaran bunga tetap selama lima renstra sebesar 13,390,000,000 dollar AS, (c) untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar 32,505,274,686 dollar AS.

Pasal 3 Ayat (3) menyebutkan bahwa rencana kebutuhan sebesar 20,747,882,720 dollar AS masuk daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah khusus tahun 2020-2024.

Selanjutnya, Pasal 3 Ayat (4) menerangkan bahwa selisih dari rencana kebutuhan sejumlah 104,247,117,280 dollar AS yang akan dipenuhi pada renstra tahun 2020-2024.

Mayjen TNI Rodon Pedrason memastikan rencana pengadaan Alpahankam tidak akan membebani keuangan negara.

"Memang ada, tapi dipastikan tidak akan beban keuangan negara, sebab akan di cicil sesuai dengan alokasi budget per tahun," kata Rodon, Sabtu (29/5/2021).