Demokrat Balas PDIP Usai SBY Disebut Bapak Bansos, Sebut Hasto Untuk Bantu KPK Cari Harun Masiku

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Sindir menyindir kader partai PDI dan Demokrat sampai-sampai menyinggung nama Harun Masiku.

Ya, semua berawal dari Partai Demokrat yang meminta Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto tidak mengurusi partai lain.

Sebelumnya, Hasto juga mengungkit dengan adanya gugatan terkait suara kemenangan Pemilu 2004 dan 2009 yang penuh manipulasi.

Hasto juga mengaku saat itu ia menjadi saksi dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT).

Kata Hasto, manipulasi data itu juga berupa politisasi bantuan sosial (bansos) ala mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.

Hal itu membuat SBY sampai mendapatkan julukan 'Bapak Bansos Indonesia'.

"Ketimbang cawe-cawe ngurusi partai lain, Mas Hasto lebih baik bantu Pemerintah dan KPK temukan Harun Masiku yang sudah 500 hari menghilang," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat, Irwan Fecho dalam pernyataannya, Sabtu(29/5/2021).

Diketahui sebelumnya nama Hasto Kristianto juga disebut dalam persidangan kasus suap pergantian antar waktu yang melibatkan Harun Masiku sebagai penyuap, agar bisa menggantikan Riezky Aprilia.

Dalam persidangan, pengacara PDI Perjuangan, Donny Tri Istiqomah turut menyebut Hasto mengetahui upaya pergantian ini.

Terdakwa pemberi suap, Saeful Bahri juga diketahui sebelumnya menjadi staf Hasto.

Baca juga: Kumpulan Link Soal Materi Tes CPNS 2021 Sebagai Bahan Latihan Sebelum Mengikuti Seleksi

Baca juga: 215 Jasad Anak Ditemukan Terkubur di Bekas Sekolah, Sejarah Kelam 1978 Terungkap

Baca juga: Perbaiki Ekonomi, Serap Tenaga Kerja, Maksimalkan UMKM Lokal akan jadi Fokus DPRD & Pemkot Jambi

"Mas Hasto pasti pusing dengan kasus yang menyeret namanya ini. Tapi tidak perlulah bawa-bawa nama partai lain untuk mengalihkan perhatian. Sebagai Sekjen, mas Hasto harusnya membantu Presiden Jokowi maupun Ketum Bu Megawati untuk menyelesaikan masalah yang menggerogoti dukungan wong cilik PDIP ini," kata Irwan.

Irwan pun menceritakan masa pemerintahan di Presiden SBY dulu, hanya butuh 78 hari bagi KPK untuk membekuk Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat.

"Masa sekarang sampai 500 hari, Harun Masiku belum ketemu? Kemauan politik partai yang berkuasa sangat krusial untuk menegakkan hukum dengan adil," kata Irwan.

Dalam kesempatan terpisah, penyidik KPK Harun al-Rasyid juga mengakui Harun Masiku masih ada di Indonesia tapi dirinya tidak bisa melaporkan karena sedang dibebastugaskan setelah dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Berita lainnya seputar Harun Masiku

Berita lainnya seputar PDI Perjuangan

Berita lainnya seputar Demokrat

SUMBER: TRIBUNNEWS