Berita Nasional
KKB Papua Buat Onar Lagi dengan Bacok 2 TNI dan Bawa Lari Senjata Korbannya, Pelaku Sekitar 20 Orang
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang menjadi otak pembacokan dan perampasan senjata api 2 prajurit TNI di Distrik Dekai, Yahukimo, Papua
Senjata kedua prajurit TNI itu juga dibawa lari oleh kelompok KKB Papua usai penyerangan.
Sebelumnya, dua anggota TNI diserang orang tak dikenal (OTK), di dekat Camp PT Pentagon Terang Asli, Kali Brasa, Distrik Dekai, Yahukimo, Papua, Selasa (18/5/2021) siang.
Kasatgas Divisi Humas Operasi Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Alqudusy turut membenarkan adanya kabar penyerangan dua personel TNI tersebut.
Satu personel TNI meninggal dunia akibat penyerangan tersebut.
"Benar, saya membenarkan insiden tersebut," ujar Iqbal saat dikonfirmasi, Selasa (18/5/2021).
Hingga saat ini, kata Iqbal, pihaknya pun masih memburu OTK yang menyerang kedua personel TNI tersebut.
"Saat ini ,TNI Polri dipimpin Kapolres Yahukimo melakukan pengejaran," katanya.
Berdasarkan informasi yang beredar, dua personel TNI yang mengalami penyerangan OTK merupakan Prada AYA dan Praka A.
Atas insiden itu, Prada AYA dinyatakan meninggal dunia.
Baca juga: Terungkap KKB Papua Dapat Senjata dari Helikopter Milik TNI yang Jatuh
Baca juga: Begini Nasib KKB Papua Setelah Markas Lekagak Telenggen Berhasil Direbut Satgas Nemangkawi
Baca juga: KKB Papua Sampai Kelimpungan Hadapi Satgas Nemangkawi, Inilah Sosok Jenderal yang Pimpin Operasi Itu
Sedangkan Praka A dilarikan ke rumah sakit lantaran dalam kondisi kritis.
Kabarnya, senjata yang dibawa korban juga dibawa lari oleh OTK tersebut.
Dilabeli Teroris
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris.
Mahfud MD mengatakan keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, pimpinan BIN, pimpinan Polri, dan pimpinan TNI.
Keputusan tersebut, kata Mahfud MD, juga sejalan dengan fakta banyaknya tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, dan DPRD Papua yang datang kepada pemerintah, khususnya Kemenko Polhukam, untuk menangani aksi kekerasan di Papua.