Breaking News:

BERITA Kota Jambi

Terkait Masalah Sertifikat Tanah Palsu, Perlu Pembuktian yang Jelas di Pengadilan

Masyarakat juga mesti berhati-hati jika meminjamkan sertifikat. Selain itu, dalam  mengurus persoalan balik nama

net
Ilustrasi sertifikat 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Akademisi Universitas Jambi yang juga merupakan seorang notaris, Zul Fadli, SH, MKn menjelaskan persoalan dugaan pemalsuan dokumen pertanahan mesti dibuktikan secara jelas. Perlu dibedakan antara sertifikat palsu dan sertifikat tumpang tindih.
"Kalau kasusnya sertifikat tumpang tindih, itu sama-sama asli. Tapi kalau kasusnya yang satu asli yang satu palsu, itu harus dibenarkan yang asli," jelasnya, Jumat (6/5/2021).
Dalam kasus sertifikat palsu, ada sertifikat yang memang palsu sejak awal, ada juga sertifikat yang awalnya asli kemudian dipalsukan.
Sertifikat yang sejak awal palsu pun dibagi dua, yaitu yang tidak dikeluarkan BPN dan yang dikeluarkan BPN dengan data-data yang keliru.
"Hal itu juga mesti diuji di pengadilan, kalau memang ada data-data yang salah," ulas dosen Prodi Magister Kenotariatan Universitas Jambi ini.
Jika teruji ada data yang tidak benar, maka sertifikat itu mesti diperbaiki.
Selain itu, persoalan lain yang acap terjadi adalah sertifikat tanah yang dipinjam untuk tujuan tertentu. Misalnya, digadaikan sebagai jaminan di bank. Namun, untuk hal itu, pihak bank perlu melibatkan pemilik sertifikat. Jika pemilik tidak dilibatkan namun akta pemberian hak tanggungan (APHT) dibuat, maka diduga ada pemalsuan dalam membuat APHT.
Meski begitu, tidak menutup kemungkinan pemilik juga dilibatkan di sana. Hanya saja, karena kurangnya pengetahuan, pemilik kadang tidak mengetahui konsekuensi dari penandatanganan yang dia lakukan.
Untuk itu, dia menekankan dalam persoalan sertifikat palsu mesti terang dulu persoalannya seperti apa.
Terkait sertifikat tumpang tindih, dia menjelaskan itu terjadi jika sebagian tanah yang ada di sertifikat posisinya sama. Untuk penyelesaiannya, persoalan ini dapat dibawa ke pengadilan dengan. Perlu pembuktian yang jelas untuk menyelesaikan persoalan semacam ini.

* Peran Notaris
Zul Fadli menjelaskan, untuk mengantisipasi masyarakat memperoleh sertifikat palsu dalam kepemilikan, notaris berperan mengedukasi masyarakat bahwa pemalsuan itu adalah kejahatan yang diancam dengan pidana penjara.
Masyarakat juga mesti berhati-hati jika meminjamkan sertifikat. Selain itu, dalam  mengurus persoalan balik nama sertifikat, masyarakat mesti memastikan pejabat pembuat akta tanah yang jelas kantornya.
Untuk mengantisipasi penipuan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab, dia mengarahkan agar masyarakat mengurus langsung sertifikat di Kantor Pertanahan dengan tidak lupa meminta tanda terima resmi dari loket tersebut. Jangan mudah percaya pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menjanjikan pengurusan sertifikat.
 

--

Penulis: Mareza Sutan AJ
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved