Amerika Serikat Bakal Kirim Bantuan ke India Sebesar Rp 1,4 Triliun dan ke Indonesia Rp 50 Miliar

TRIBUNJAMBI.COM - Presiden AS Joe Biden mengusulkan anggaran baru ke Kongres senilai US$ 1,8 triliun atau sekitar Rp 25.920,0 triliun untuk program yang dinamakan Rencana Keluarga Amerika.

Usulan tersebut disampaikan dalam dalam sebuah acara yang dihadiri 200 anggota parlemen pada Rabu (28/4/2021).

Program tersebut akan mencakup US$ 1 triliun untuk pendidikan dan perawatan anak selama 10 tahun dan US$ 800 miliar kredit pajak yang ditujukan untuk keluarga berpenghasilan menengah.

Anggaran untuk pendidikan anak tersebut di antaranya US$ 200 miliar untuk menggratiskan prasekolah universal dan US$ 109 miliar untuk mengratiskan community college selama dua tahun.

Dengan usulan baru tersebut maka total anggaran yang diajukan Biden mencapai sekitar US$ 4 triliun karena sebelumnya telah diajukan anggaran untuk program Infrastruktur sekitar US$ 2 triliunan. 

Biden mengatakan usulan anggaran tersebut merupakan investasi sekali dalam satu generasi yang penting bagi masa depan Amerika.

Program Rencana Keluarga Amerika menurutnya diperlukan untuk mengimbangi China yang dinilai sudah semakin bergerak cepat.

"China dan negara-negara lain mendekat dengan cepat. Presiden China Xi Jinping sangat serius menjadikan negaranya menjadi bangsa yang paling signifikan dan berpengaruh di dunia. Dia dan yang lainnya, para otokrat, berpikir bahwa demokrasi tidak dapat bersaing di abad ke-21 dengan otokrasi. Butuh waktu terlalu lama untuk mendapatkan konsensus," kata Biden dalam pidatonya dikutip Reuters, Kamis (29/4/2021).

Pemerintahan Biden ingin mendorong pendanaan anggaran untuk program Rencana Keluarga itu dari pajak orang-orang kaya di AS.

Sebelumnya, Presiden dari Partai Demokrat ini juga getol mendorong kenaikan pajak korporasi untuk mendanai anggaran infrastruktul yang diusulkan.

Biden meminta Partai Republik untuk bekerjasama  mendukung program tersebut.

Partai oposisi tersebut sejauh ini dengan tegas menentang pengesahan beragam undang-undang kontroversial yang diajukan Gedung Putih mulai dari pajak, reformasi polisi hingga pengendalian senjata dan imigrasi. 

Dalam kampanye presiden tahun 2020 lalu, Biden telah berjanji  untuk bekerhasam dengan Partai Republik.

Namun, hubungan dengan partai oposisi tersebut tampaknya suram. Pasalnya, stimulus Pandemi US$ 1,9 triliun yang diajukan Biden disahkan tanpa suara dari Partai Republik beberapa waktu lalu. 

Gedung Putih berharap bahwa setidaknya beberapa Republikan akan tunduk pada keinginan rakyat.

Baca juga: Daftar Tunjangan yang Tidak Masuk dalam Komponen THR PNS 2021, Hanya Separuh Dibayar