Daftar Menteri yang Tak Mungkin Di-reshuffle, Ada Nama Ketum Parpol, Benarkah Prabowo Subianto?

TRIBUNJAMBI.COM -- Isu Presiden Joko Widodo akan mereshuffle nama menteri semakin santer terdengar.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno turut buka suara mengenai isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.

Menurutnya, ada beberapa daftar menteri yang tidak mungkin di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Satu di antaranya adalah menteri yang saat ini menjabat sebagai ketua umum partai politik.

"Saya selalu mengatakan bahwa haram hukumnya ketua umum partai politik yang jadi menteri itu di-reshuffle," kata Adi, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (20/4/2021).

"Itu tidak mungkin di-reshuffle karena menyangkut stabilitas politik," tambah Adi.

Baca juga: Tak Mempan Reshuffle, Ini Daftar Menteri yang Tak Mungkin Digeser Jokowi

Adapun, saat ini ada tiga menteri Jokowi yang menjabat sebagai ketua umum partai politik.

Seperti Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Terakhir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, yang menjabat sebagai Ketua Umum PPP.

Selain itu, Adi juga menyebut menteri yang selalu diandalkan Presiden di bidang infrastruktur tidak akan di-reshuffle.

"Menteri yang cukup diandalkan oleh Jokowi terutama soal legesti di bidang infrastuktur."

"Jadi sampai lebaran kuda sekalipun nggak mungkin di-reshuffle," ungkap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.

Baca juga: Resufle Kabinet Pekan Ini, Siapa Saja Diganti?

Adi pun menyebut satu di antaranya adalah sosok Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Lebih lanjut, Adi mengatakan, jatah menteri dari partai politik tidak mungkin dikurangi.

Menurutnya, jika ada satu menteri dari partai politik yang di-reshuffle, maka wajib memasukkan kembali jatah menteri dari partai politik lainnya.

"Haram hukumnya mengurangi jatah menteri dari partai politik, iya benar (kalau keluar satu partai politik, harus masuk satu)," ungkap Adi.

Baca juga: Jozeph Paul Zhang Tersangka Penistaan Agama Kini Statusnya Bukan WNI: Saya Ditentukan Hukum Eropa

Ia pun tak menampik ada desas-desus Partai Amanat Nasional (PAN) akan masuk ke dalam kabinet.

Kabarnya, sosok dari PAN ini dikaitkan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) dan Kementerian Perhubungan.

"Kalau melihat gosip-gosip dari A1, yang datang dari tim sukses Joko Widodo kemarin kan dikaitkan dengan dua kementerian, PMK dan Kementerian perhubungan."

"Tapi sekali lagi, soal masuknya PAN ke koalisi ini bukan hanya bagaimana politik akomodasi gotong royong."

"Tapi juga harus dikomunikasikan dengan para ketua umum partai politik yang bersangkutan," jelas Adi.

Baca juga: Akun di Facebook Ditandai Link Video Porno, Ini yang Bisa Dilakukan untuk Amankan FB

Untuk itu, ia hanya memprediksi masuknya PAN dalam Kabinet Indonesia Maju sebanyak 50:50.

"Cukup mungkin kalau tingkat possibilitynya fifty-fifty."

"Itu jawaban paling aman, kalau bicara pasti takut ngga jadi nanti dikira saya bohong," katanya. (*)

SUMBER : Tribunnews.com