Breaking News:

Uji Klinis Vaksin Nusantara Terobos Aturan Undang-undang, Guru Besar UI: Jelas Ada Pelanggaran

Polemik uji klinis vaksin nusantara terus jadi sorotan setelah dituding langgar undang-undang.

SHUTTERSTOCK/solarseven
Ilustrasi vaksin Covid-19 

TRIBUNJAMBI.COM - Polemik uji klinis Vaksin Nusantara terus jadi sorotan setelah dituding langgar undang-undang.

Sorotan dari berbagai pihak setelah uji klinis dituding telah menerabas aturan undang-undang lantaran dilakukan tanpa persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Akmal Taher menyinggung masalah etik dan legalitas dalam pengembangan vaksin sebelum beredar di masyarakat.

Akmal mengatakan, sesuai aturan vaksin yang akan disebarluaskan ke masyarakat pada tahap awal harus mendapatkan izin BPOM.

Sikap Akmal ini pun mendukung BPOM terkait uji klinis dari Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menkes Terawan Agus Putranto, yang kini berpolemik.

Sebelumnya, sejumlah tokoh termasuk Ketua Ikatan Dokter Indonesia ( IDI) mendukung BPOM soal syarat uji klinis Vaksin Nusantara yang harus dibereskan dahulu, sebelum dilanjutkan.

"Jadi jelas ada pelanggaran peraturan karena itu ada di peraturan pemerintah," kata Akmal dalam konferensi pers mendukung BPOM, Sabtu (17/4/2021).

Kata Akmal, pelanggaran bermula ketika dilanjutkannya uji klinis padahal pada tahap pertama uji klinis dinilai belum memenuhi syarat untuk berlanjut ke fase tahap dua.

"Kan sudah dinilai itu belum memenuhi syarat untuk boleh menjalankan ke fase dua, itu mestinya yang enggak boleh dilakukan. Itu sangat clear saya kira," ujarnya.

Namun, jika dilihat secara etik, pelanggaran juga terkait pada peneliti dari vaksin tersebut.

Halaman
12
Editor: Heri Prihartono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved