Berita Merangin
Dibangun Senilai Rp 7 Miliar Pasar Rakyat Type A Merangin Tak Ditempati dan Jadi Tempat Pacaran
Pasar Rakyat Type A, Pematang Kandis, Kota Bangko, Kabupaten Merangin yang dibangun dengan nilai sekitar Rp 7 miliar dibiarkan kosong
Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Rahimin
Dibangun Senilai Rp 7 Miliar, Pasar Rakyat Type A Merangin Tak Ditempati Pedagang & Jadi Tempat Pacaran
TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Pasar Rakyat Type A, Pematang Kandis, Kabupaten Merangin yang dibangun dengan nilai sekitar Rp 7 miliar dibiarkan kosong dan jadi tempat pacaran saat malam hari.
Kondisi Pasar Rakyat Type A yang berdiri kokoh dan megah di tengah Kota Bangko tampak sepi dan seperti bangunan tua yang lama tidak difungsikan.
Megahnya bangunan itu tidak sesuai harapan dibangunnya pasar yang seharusnya diperuntukkan untuk para pedagang.
Bahkan dari pantauan tribunjambi.com, kondisi dalam pasar itu kini terdapat sampah berserakan dimana mana. Sampah itu dari bungkus minum, rokok, hingga kartu untuk berjudi.
Berdasarkan penuturan warga sekitar mengungkapkan bahwa pasar tersebut pernah digunakan pedagang saat awal setelah pasar itu dibangun.
Namun, setelahnya, para pedagang lambat laun meninggalkannya dan lebih memilih berjualan di tempat yang lama.
"Cuman sebentar ditempati pedagang, awal pasar itulah. Kini nggak ada lagi yang jualan," ujar warga.
• Eko Tewas Usai Minta Mesum ke Kekasihnya di Kuburan, Ibu Korban Sedih Sebut Anaknya Sosok Penyayang
• Tumpukan Sampah Rumah Tangga Meningkat Bulan Puasa, Dinas Perkim Muarojambi Tingkatkan Pelayanan
• Suami Tewas Ditembak KKB, Istri Sembunyi Lima Jam di Kamar Mandi: Saya Masih Sempat Panggil Papa
Parahnya, hampir setiap malam dan malam minggu khusunya pasar itu dijadikan tempat pacaran oleh anak muda.
"Kalau malam jadi tempat pacaran, kalau gini kan ngabisin anggaran saja, hampir hamburkan uang rakyat," ungkapnya.
Ijal, satu di antara pedagang mengatakan, selama berjualan pada awal dulu mengakibatkan omset menurun. Sebab tidak semua pedagang pindah ke lokasi tersebut, sementara konsumen banyak lebih memiliki tempat yang lama.
Ia berharap jika pemerintah menginginkan pedagang pindah, maka semua pedagang harus kompak dan pemerintah harus tegas.
"Kalau mau dipindahkan, pindahkan semua pedagang. Sehingga pembeli tidak berpencar dan omset pedagang tidak turun," katanya.
Ia menginginkan agar pemerintah memperluas lapak dagangan jika menginginkan pedagang pindah. Sebab lapak yang tersedia saat ini tidak memadai.

"Bisa dilihat sendirilah, mau jualan apa disitu, sempit. Pedagang nggak bebas, pembeli bisa berdesakan," ujarnya.
Kadis Koperindag Kabupaten Merangin, M Ladani melalui sambungan telepon mengakui jika saat ini tidak ada pedangan yang berjualan di tempat tersebut.
Namun saat ini pasar tersebut difungsikan sebagai pasar bongkar muat jualan pedagang pada sore dan malam hari.
"Ya (kosong pedagang red), namun sekarang fungsi itu dijadikan pasar bongkar muat sayur mulai sore dan malam," ungkapnya.
"Sudah difungsikan, orang pada keluar semua. Tempat seperti itu 1x1,5 meter atau kali 2 meter mau dagang apa, itu yang dikeluhkan," ujarnya.
Jika nanti usai masa pemeliharaan, Ladani menyebutkan pemerintah daerah akan melakukan renovaai sehingga layak digunakan pedagang.
Saat ditanya waktu untuk merelokasikan pedagang ke pasar itu, Ladani menyebutkan pada tahun 2018 lalu telah dilakukan. Namun karena pasar tersebut tidak dapat digabungkan pasar basah dan kering mengakibatkan pedagang omset pedagang menurun.
• Sulastri Berharap Perbaikan Jalan Sabak Timur Tak Membuat Antar Jemput Anak Sekolah Terganggu
• Ketua DPC PKB Tebo Mengaku Belum Tahu Terkait Isu Muktamar Luar Biasa
• Sopir Taksi Online di Jambi Terlibat Penyelundupan 135 Ribu Benur Senilai Rp 15,26 Miliar
"Jual beli dia makin hari makin menurun, maka tidak jualan lagi. Akhirnya mereka pindah. Kebiasaan masyarakat tradisional ini belanja ada di satu lokasi," ujarnya.
Pemindahan itu juga telah berulangkali diingatkan pemerintah untuk segera. Bahkan telah dilakukan razia yang berjualan di badan jalan.
Menurutnya, tidak ada alasan lagi bagi para pedagang untuk mengatakan tidak ada tempat. Sebab pemerintah daerah telah menyiapkannya. (Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)