PKB Gaduh, Kursi Cak Imin Digoyang Ratusan Kader PKB, Mirip AHY dan Moeldoko

PKB Gaduh, Kursi Cak Imin Digoyang Ratusan Kader PKB, Mirip AHY dan Moeldoko

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah gaduh, kursi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin digoyang kader di daerah.

Setelah kisruh Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang ingin menggulingkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, kini giliran Cak Imin.

Ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mendesak digelar Muktamar Luar Biasa.

Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu mengatakan hal itu ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Ia juga mengaku merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab dipanggil Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4).

Baca juga: Cak Imin Ketakutan Dilengserkan Jadi Ketum, Ratusan Kader PKB Desak Muktamar Luar Biasa, PKB Gaduh

Baca juga: Hakim PN Jakarta Timur Terpaksa Tunda Salat Tarawih Setelah Rizieq Shihab Bilang Begini

Menurut Andi, Cak Imin seperti ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga merubah AD/ART PKB.

Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC.

Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC.

Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART.

Pemilihan Ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," ujar Andi.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) (TribunJakarta.com/Dwi Putra Kesuma)
Pada realitasnya, ucap Andi, tidak sesuai AD/ART.

Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.

Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.

"Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang. Tidak ada lagi pengkaderan. Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah tapi semua ditentukan DPP," terangnya.

Hal ini, menurut Andi, yang membuat sekira seratusan DPC ingin diselenggarakannya MLB.Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB.

Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.

"Kita ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.

Baca juga: Cak Imin Buat Kader PKB Panas, Mantan Wabup Karawang Siap Lakukan KLB Saya Dipermalukan!

Baca juga: Rusia Peringatkan Turki Tak Ikut Campur Konflik di Ukraina, Erdogan Tak Gentar Malah Bilang Begini

Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.

"Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC," sambungnya.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta Ujang Komarudin mengatakan desakan Muktamar Luar Biasa (MLB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) muncul lantaran kekecewaan lawan politik Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di internal partai.

Isu MLB tengah hangat dibicarakan di internal PKB. Ujang melihat gejolak-gejolak MLB sedang dipersiapkan oleh lawan-lawan politik Cak Imin di internal PKB."Jadi isu itu tidak akan muncul jika tidak ada gerakan-gerakan itu," ujar Ujang .

Ujang mengatakan kelompok yang hendak melengserkan Cak Imin, harus memiliki kekuatan yang lebih besar.

Terutama dengan meyakinkan para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang notabenenya adalah pemilik suara."

Karena kalau melakukan perlawanan tapi tidak kuat itu akan merepotkan mereka begitu," ucap Ujang.

Ujang melihat beberapa faktor, hingga muncul upaya 'kudeta' di antaranya lantaran sejarah kisruh dualisme kepengurusan PKB yang melibatkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Cak Imin.

"Faktornya pertama tentu Cak Imin dulu menang dari Gus Dur juga dianggap mengkudeta.

Karena dianggap ada intervensi pemerintah sehingga menang melawan Gus Dur. Itu jadi indikasi, dulu Cak Imin juga mengkudeta, sekarang pun bisa," tutur Ujang.

Ujang menjelaskan fakfor kedua, kader PKB banyak yang kecewa lantaran digeser posisinya.

Faktor selanjutnya ditengarai adanya penyalahgunaan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya (AD/ART).

"Keempat, bisa jadi tadi ada isu keterkaitan dengan isu jual beli jabatan," ucap Ujang.
Menurut Ujang, PKB harus menjadi partai modern, Cak Imin dinilainya sudah lama menjadi ketua umum.

Sehingga perlu adanya regenerasi memberi kesempatan yang lain. Dikutip dari kompas.com,

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Karawang Rahmat Hidayat Djati enggan mengomentari pernyataan Ahmad Zamakhsyari atau Jimmy terkait ancaman untuk menggelar Kongres Luar Biasa PKB Jabar dan Musyawarah Luar Biasa PKB pusat.

Rahmat menegaskan ia akan lebih fokus pada target-target 2024. Rahmat mengaku tidak ingin mengumbar persoalan internal partai kepada publik.

Ia menyebut pihaknya tengah membangun soliditas partai. Ia membantah terjadi konflik di tubuh partainya.

Pun soal konferensi luar biasa (KLB) PKB Jabar yang disebut-sebut Jimmy.

"Enggak ada (KLB)," kata ujar Rahmat ditemui di kantor DPC PKB Karawang, Sabtu (3/4/2021) lalu.

Rahmat mengaku akan bertemu Jimmy. Komunikasi pun sudah dibangun. Namun ia tak menyebut kapan pertemuan itu akan dilakukan.

"Bukan hanya mencairkan suasana, tapi saya ditugasi untuk menyampaikan beberapa hal dari pimpinan terkait dengan PKB," ungkap dia.

Terlebih, kata dia, pada 8 April 2021 akan digelar Musyawarah Kerja Nasional yang digelar DPP PKB. Rahmat menyebut Presiden Jokowi direncanakan hadir pada acara itu. (tribun network/den/kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunjambi.com dengan judul Cak Imin 'Ketakutan' Dilengserkan Jadi Ketum, Ratusan Kader PKB Desak Muktamar Luar Biasa, PKB Gaduh.