Breaking News:

Berita Merangin

Buka Saat Ramadhan, Kasat Pol PP Merangin: Jika Melanggar Disanksi Hingga Pencopotan Izin Usaha

Pemerintah Kabupaten Merangin mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pengelolaan rumah makan, aktivitas hiburan dan panti pijat selama bulan Ramadhan

tribunjambi/darwin sijabat
Ilustrasi - Satu Kafe di Kabupaten Merangin. Buka Saat Ramadhan, Kasat Pol PP Merangin: Jika Melanggar Disanksi Hingga Pencopotan Izin Usaha 

Buka Saat Bulan Ramadhan, Kasat Pol PP Merangin: Jika Melanggar Disanksi Hingga Pencopotan Izin Usaha

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Pemerintah Kabupaten Merangin mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pengelolaan rumah makan, aktivitas hiburan dan panti pijat selama bulan Ramadhan 1442 H. 

SE tersebut memuat poin-poin yang harus dipatuhi pemilik usaha termasuk masyarakat dalam pandemi Covid-19.

Poin pertama menegaskan, pengusaha rumah makan dan restoran dilarang membuka usaha dari pukul 5.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

Kemudian, untuk pengusaha salon kecantikan diperbolehkan membuka tempat usaha dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 17.00 WIB.

"Pengusaha hiburan karaoke dan panti pijat untuk menutup segala aktivitas usahanya selama bulan suci Ramadhan 1442 H," bunyi poin ketiga.

Selanjutnya, mengingat dengan adanya wabah virus Corona (Covid-19) diminta kepada masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19).

Bila pengusaha rumah makan atau restoran, pengusaha salon kecantikan, pengusaha karaoke, dan panti pijat tidak mempedomani  surat edaran ini, akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Plt Kasatpol PP Merangin Shobraini menegaskan, saat puasa akan dilakukan razia rutin ditempat usaha rumah makan hingga panti pijat.

Jam Belajar SD dan SMP di Tebo Turut Dipersingkat Selama Bulan Ramadhan

Gunakan Teknologi Tepat Guna, UMKM Rempeyek Ilham Mampu Tingkatkan Produktivitas

Pasokan Air ke Rumah Warga Keruh, Pelayanan PDAM Tirta Sakti Kerinci Dikeluhkan

"Kita akan melakukan razia untuk mengetahui sejauh mana edaran tersebut dilaksanakan, apabila ada yg melanggar kita akan tindak," tegasnya.

Terkait sanksi yang akan diberikan kepada pengusaha yang melanggar, Shobraini menyebutkan akan memberikan sanksi berupa teguran dan pencabutan izin usaha.

"Surat Edaran ini sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Merangin nomor : 03 tahun 2016 tentang ketertiban umum," ungkapnya. (Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)

Penulis: Darwin Sijabat
Editor: Rahimin
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved