Breaking News:

Fortasbi Bekerjasama Dengan Dirjen Perkebunan RI dan Setara Jambi Menyelenggarakan Workshop

FORTASBI (Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia) dengan Direktorat Jenderal Perkebunan RI dan Setara Jambi menyelenggarakan workshop

istimewa
Foto bersama sekaligus penutupan kegiatan workshop 

*Menjawab Tantangan Legalitas untuk Mempercepat Implementasi ISPO di Kabupaten Muaro Jambi

TRIBUNJAMBI.COM - FORTASBI (Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan RI dan Setara Jambi menyelenggarakan workshop pada Kamis (1/4/2021).

Workshop dibuka Bupati Muaro Jambi diwakili Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Muaro Jambi.

Workshop dihadiri 40 partisipan, perwakilan 7 KUD, 2 Kelompok petani swadaya kelapa sawit dan perwakilan pemerintah terkait, dinas Lingkungan Hidup, ATR-BPN dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Muaro Jambi.

Kegiatan ini dilaksanakan guna diskusi bersama untuk mendorong percepatan Implementasi ISPO pada pekebun swadaya.

Selain itu untuk menemukan solusi bersama terkait dengan pemenuhan aspek legalitas yang selama ini menjadi kendala terbesar bagi pekebun swadaya dalam konteks keterlibatan mereka dalam ISPO sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020.

Kapolri Mutasi 50 Perwira Tinggi dan Pamen, Mantan Kapoltabes Jambi Dimutasi ke Pati Bareskrim Polri

Wajah Aurel di Atas Ranjang dengan Atta Halilintar Terekam, Adegan Putri KD Usai Lakukan Ini Disorot

Bayi Perempuan Dimasukkan ke Dalam Tas Ditemukan Sudah Meninggal, Polisi Buru Orangtua

Meskipun ISPO telah ada sejak 2009, namun jumlah kelompok tani kelapa sawit yang sudah tersertifikasi saat ini masih rendah.

Hal ini diakibatkan terdapat berbagai kendala yang dihadapi petani untuk memperoleh sertikiasi ISPO.

Kendalanya antara lain sebagian petani belum memiliki Surat Hak Milik (SHM), Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), belum membentuk koperasi atau kelompok tani, dan belum mempunyai internal control system.

Kendala-kendala tersebut dikarenakan minimnya dana yang dimiliki oleh petani swadaya untuk membuat surat-surat sebagai persyaratan untuk mengurus sertifikasi ISPO.

Halaman
123
Editor: Rahimin
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved