Konflik Pendirian Rumah Ibadah Masih Kerap Muncul di Provinsi Jambi

Konflik Pendirian Rumah Ibadah Masih Kerap Muncul di Provinsi Jambi

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Zulkipli

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Konflik pendirian rumah ibadah masih kerap terjadi di Provinsi Jambi.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jambi mencatat 2021 ini konflik pendirian rumah ibadah terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

Sekertaris FKUB Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab menerangkan konflik yang muncul di Tungkal Ulu Kabupaten Tanjab Barat ini yakni penganut Katolik ingin merekonstruksi bangunan rumah ibadahnya.  

Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat sudah mengeluarkan izin rehab rumah ibadah, namun pihak yang diberi ternyata tidak merehab, melainkan membangun dengan jarak 10 meter dari rumah ibadah yang lama.

"Muncullah protes dari agama lain, maka kemudian disidangkan, dirapatkan, didiskusikan, termasuk juga kepada kami disampaikan, lalu kami koordinasi dengan pihak Kemenag Kabupaten, setelah di rapatkan maka dihentikan pembangunan itu, kalau mau silahkan direhab di tempat yang lama," ujarnya kepada Tribunjambi.com belum lama ini.

Pada 2020, Wahyudi menyebut sempat muncul konflik, namun tidak sampai pada konflik fisik.

"Tapi rencana rencana aksi sudah ada, kalau sampai anarkis itu tidak ada, yang terakhir itu di kota, tapi juga tidak sampai menimbulkan konflik horizontal dan saya lihat pemerintah bersama FKUB lebih cepat (mencegah)," ujarnya.

Dijelaskan Wahyudi, izin pendirian rumah ibadah dikeluarkan oleh Fkub Kabupaten/kota, kemudian rekomendasi Kemenag Kabupaten/kota yang nantinya akan dikeluarkan izin dari Bupati/Walikota.

• VIDEO Thalita Latief Ngotot Ceraikan Dennis Lyla, Sebut Bukan Suami Baik: Saya Pengen Cepat Selesai

• Heboh Dua Wanita Pemburu Burung Yang Dilindungi di Kerinci, Warganet Minta Aparat Cepat Bertindak

• Dua Warga Sarolangun Terancam Pidana 12 Tahun Penjara Karena Miliki Sabu

Persyaratan yang paling mendasar dalam pemberian izin pendirian rumah ibadah yaitu adanya pengguna rumah ibadah minimal 90 orang jamaah. Kemudian didukung masyarakat setempat 60 orang yang dibuktikan dengan fotocopy KTP. 

"Nah persyaratan yang seperti ini sering tidak tercapai sehingga sering menimbulkan masalah terutama pendirian rumah ibadah baru," ungkapnya.

Kasubag Organisasi tata laksana umat beragama Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jambi ini menambahkan pemerintah sudah sangat tanggap mencegah konflik antar ummat beragama, terutama yang berkaitan dengan pendirian rumah Ibadah dan Kerukunan Umat.