Nasib Moeldoko Setelah KLB Ditolak Kemenkumham, Pendukung: Kami Akan Maju Terus, Melawan!

TRIBUNJAMBI.COM -Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, Moeldoko belum memberi tanggapan langsung setelah kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB ditolak pemerintah.

Secara resmi pemerintah telah menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Keputusan pemerintah itu disampaikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang ditolak," ujar Yasonna, Rabu (31/3/2021).

Keputusan menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB keluar karena kelengkapan fisik yang diperlukan di antaranya berupa surat mandat dari Ketua DPD dan DPC tak dapat dipenuhi.

"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC," kata Yasonna.

Padahal, kubu Moeldoko telah diberi waktu untuk memperbaiki sesuai peraturan yang ada.

Atas sikap pemerintah itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan apresiasi.

Menurutnya, keputusan pemerintah itu bermakna tak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Saya tegaskan, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat," ucapnya.

"Ketua umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono," tambahnya.

Baca juga: Moeldoko Tak Mau Menyerah Setelah KLB Ditolak Pemerintah, Kini Siapkan Gugatan, Respon AHY

Reaksi Kubu Moeldoko

Lantas, apa reaksi kubu Moeldoko atas keluarnya keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB?

Berikut deretan pernyataan sejumlah pengurus Partai Demokrat kubu Moeldoko:

1. Moeldoko belum beri tanggapan

Hingga berita ini diturunkan, Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, Moeldoko belum memberi tanggapan langsung atas ditolaknya kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB.

Di akun instagramnya, Moeldoko juga belum membuat postingan terkait sikap pemerintah.

2. Marzuki Alie sebut keputusan Pemerintah tepat

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat hasil KLB, Marzuki Alie menyebut keputusan pemerintah sudah tepat.

Hal ini disampaikan oleh Marzuki melalui akun twitternya, @marzukialie_MA.

Baca juga: Kubu AHY Tanggapi Marzuki Alie yang Cabut Gugatan Pemecatan: Baguslah, Mereka Akhirnya Sadar

Mantan Ketua DPR di era Presiden SBY ini menyatakan keputusan pemerintah membuktikan tidak ada intervensi kekuasaan.

"Alhamdulillah, pemerimtah sdh mengambil keputusan yang tepat, utk membuktikan bhw tidak ada kekuasaan yg ada dibalik ini. Inilah keputusan terbaik bagi semuanya," tulisnya, Rabu (31/3/2021).

Senada, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat versi KLB Saiful Huda menyebut, ditolaknya kepengurusan kubu KLB membuktikan tak ada intervensi dari pemerintah.

"DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko menghormati keputusan yang diambil oleh Pemerintah terkait kepengurusan Partai Demokrat. Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat," kata Saiful melalui keterangannya, Rabu (31/3/2021).

Justru, Saiful menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah memfitnah Moeldoko bahwa pemerintah berada di belakang Moeldoko.

3. Penggagas KLB sebut perlawanan bakal berlanjut di PTUN

Satu di antara penggagas KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko, Hencky Luntungan memastikan akan melakukan upaya perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah kepengurusan kubu KLB ditolak oleh pemerintah.

"Iya kami akan maju terus, melawan di PTUN," kata Hencky, melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Rabu (31/3/2021).

Ikuti berita lainnya Demokrat AHY vs Demokrat Moeldoko

(Tribunnews.com/Daryono/Nuryanti/Shella/Chaerul Umam)

Simak berita lainnya terkait Kisruh Partai Demokrat

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Deretan Tanggapan Kubu Moeldoko Setelah Kepengurusan Demokrat Hasil KLB Ditolak Pemerintah.