SINYAL Demokrat Versi KLB Disahkan Pemerintah? Menkumham Minta Kubu Moeldoko Lengkapi Berkas

TRIBUNJAMBI.COM - Gonjang-ganjing di partai Demokrat usai munculnya Kongres Luar Biasa ( KLB) Deli Serdang semakin bertambah.

Pasalnya arahan Menkumham Yasonna Laoly yang meminta kubu Moeldoko melengkapi berkasnya kembali, jadi sinyal cerah bagi Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono bersama kubunya sudah roadshow ke berbagai pihak untuk menggalang dukungan bahwa kubu KLB tidak sah.

Terbaru, Yasonna Laoly pun memberi kesempatan kepada Jhoni Allen Marbun CS selama 7 hari untuk melengkapi berkas.

Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan, pihaknya akan sangat meneliti berkas yang diserahkan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa ( KLB) Deli Serdang.

Kendati demikian, kata Yasonna, berkas itu masih belum sempurna dan harus segera dilengkapi.

"Sudah, kami sudah teliti dirjen juga sudah memberikan surat.

Ada beberapa hal yang belum sempurna, belum cukup," ungkap Menteri Yasonna Laoly kepada wartawan di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat, Minggu (21/3/2021).

Lebih lanjut, kata politisi dari PDIP itu, pihaknya dalam hal ini Dirjen AHU sudah melayangkan surat kepada kubu KLB yang menetapkan Kepala Staf Presiden ( KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat pada Jumat kemarin.

Pada surat itu, kubu KLB diminta agar melengkapi berkas dengan berikan tenggat waktu selama 7 hari.

"Hari Jumat sudah dilaporkan kepada saya dikirimkan surat ke pihak KLB untuk melengkapinya.

Diberi waktu karena kan ada waktu 7 hari," ujar Yasonna Laoly.

"Maka beri waktu mungkin senin atau selasa diberikan kepada kami untuk kami lihat lagi," sambungnya.

Akan tetapi, Yasonna Laoly tidak membeberkan sudah sejauh mana kelengkapan berkas dari kubu Partai Demokrat versi KLB yang diteliti pihaknya.

"Pokoknya masih ada yang harus dilengkapi untuk kepentingan.

Dokumen-dokumen masih ada yang harus dilengkapi," kata Yasonna Laoly.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna Laoly mengungkapkan, pihaknya telah menerima permohonan pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

"Pihak KLB telah menyerahkan permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB ke Kemenkumham," ujar Menteri Yasonna kepada wartawan, Selasa (16/3/2021).

Lebih lanjut kata Yasonna, pihaknya saat ini tengah memeriksa akan kelengkapan dari dokumen yang dilayangkan tersebut.

Pemeriksaan itu dilakukan guna memastikan apakah seluruh proses permohonan pengesahan sesuai dengan peraturan partai.

"Kami akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB, apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD&RT partai," katanya.

Menteri Yasonna juga mengatakan jika hal tersebut masih belum lengkap, maka pihaknya akan meminta untuk pihak KLB melengkapinya.

Baca juga: Demokrat Meradang, Heboh Poster Deklarasi AHY-Jusuf Kalla di Pilpres 2024, PDI-P Langsung Bersuara

Baca juga: Partai Demokrat Versi KLB Diberi Waktu Pemerintah 7 Hari untuk Lengkapi Berkas

Baca juga: Pasek Sebut SBY Pernah Tawarkan Bu Ani Jadi Ketum Demokrat : Aduh Malu kan, Masa Bapak Ibu Anak

Kendati demikian ada tenggat waktu yang diberikan Kemenkumham agar dilakukannya revisi nantinya.

"Kami lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kami minta dilengkapi, tentu ada tengat waktu kami beri untuk melengkapi," ujar Menteri Yasonna.

KLB Menyerahkan Berkas ke Menkumham

Kubu KLB Deli Serdang, sudah menyerahkan dokumen terkait permohonan pengesahan partai kepada Menkumham.

Max Sopacua selaku anggota pengurus KLB Partai Demokrat mengatakan pihaknya telah menyerahkan semua dokumen tersebut pada Senin (15/3/2021) kemarin.

"Sudah, sudah rampung semuanya sudah kami kirim ke Menkumham Senin kemarin," ujar Max Sopacua saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (16/3/2021).

Lebih lanjut, calon Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB itu menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu tahap verifikasi berkas dari Kemenkumham.

Max mengatakan, untuk proses verifikasi ini sendiri dijadwalkan akan rampung sekitar 14 hari ke depan.

"Sekarang lagi verifikasi dari Kemenkumham, 14 hari atau paling lama akhir bulan, kami baru akan terima kabarnya," kata dia.

Kata Max Sopacua, jika dalam verifikasi tersebut terdapat revisi maka akan dilakukan perbaikan dan verifikasi berkas yang kedua.

Kendati demikian pihaknya meyakini kalau berkas yang disampaikannya akan lolos verifikasi tahap pertama dari Menkumham.

"Kalau gak lengkap akan ada verifikasi ke dua, tapi kami yakinlah (akan) diverifikasi karena semuanya sudah kami lengkapi," tukasnya.

Cuitan Andi Arief

Dilansir dari Tribunnews.com, politikus Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan, Partai Demokrat kubu Moeldoko gagal daftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Hal tersebut diunggah oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat tersebut melalui cuitan di Twitter pribadi terbarunya, @AndiArief_ID.

Andi juga mengatakan Partai Demokrat kubu Moeldoko gagal daftar sehingga mereka tidak bisa mendapat akses dan password pendaftaran elekronik.

"Tragis, KLB Deli serdang gagal daftar. Tidak dapat diproses pendaftarannya karena tak memenuhi persyaratan sehingga tidak bisa mendapat akses dan password pendaftaran elekrronik."

"Bukan hanya kudeta gagal, tapi memalukan di depan publik," katanya melalui cuitan diTwitter-nya.

Baca juga: VIDEO Tak Lama Digugat Cerai Aa Gym, Teh Ninih Kepergok Curhat di Medsos

Baca juga: Promo Richeese Factory terbaru 21 Maret 2021 Sedia 8 Fire Chicken Mulai Dari Rp100 Ribuan

Baca juga: Nanti Malam Asteroid Terbesar akan Melewati Bumi, ini Penjelasan NASA

Dalam cuitan Andi Arief itu, ia juga mengatakan hal lainnya.

Ia menyebut kubu Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang sampai meminta tolong ahli IT untuk menerobos sistem elektronik tersebut.

"Ada yang minta tolong ahi IT supaya sistem di AHU bisa diterobos tanpa prosedur. Kan sudah makin gak logik. Saya perkirakan Joni Alen dkk besok akan gunakan cara ghaib lewat paranormal."

(*)

Berita lainnya terkait Partai Demokrat

SUMBER: TRIBUN KALTIM