Breaking News:

Kades Didenda Adat Bayar Beras dan Kambing, Ini Penyebabnya

Terbukti nikah siri secara diam-diam, seorang kades di Kota Sungai Penuh didenda secara adat. Adalah Kades Desa Koto Baru, Kecamatan Tanah Kampung

Penulis: Herupitra | Editor: Fifi Suryani
ist
Rapat Lembaga Adat membahas sanksi kepada Kades Desa Koto Baru, Kecamatan Tanah Kampung yang melakukan nikah siri dan baru melaporkan 5 bulan kemudian, Minggu (14/3) malam. Rapat dihadiri depati dan ninek mamak, BPD, alim ulama dan sejumlah tokoh masyarakat Desa Koto Baru. 

TRIBUNJAMBI.COM, SUNGAI PENUH - Terbukti nikah siri secara diam-diam, seorang kades di Kota Sungai Penuh didenda secara adat. Adalah Kades Desa Koto Baru, Kecamatan Tanah Kampung yang harus membayar denda 20 kaleng beras dan 1 ekor kambing.

Informasi yang didapatkan keputusan rapat Lembaga Adat tersebut digelar, Minggu (14/3) malam. Rapat dihadiri depati dan ninek mamak, BPD, alim ulama dan sejumlah tokoh masyarakat Desa Koto Baru.

Lembaga adat Desa Koto Baru, Nasri Depati dikonfirmasi membenarkan hal itu. Ia mengatakan, keputusan ini diambil karena kepala desa dinilai telah bersalah secara adat, sehingga depati dan ninik mamak menjatuhkan hukuman denda kepada kades Koto Baru.

"Secara adat dinilai bersalah, sudah lebih kurang 5 bulan nikah siri baru melapor ke depati ninek mamak," ungkap Nasri Depati.

Kebenaran ini juga diungkapkan Ketua BPD Koto Baru melalui wakil ketuanya, Adhari.

"Ya, hasil keputusan rapat dengan orang Adat, yang dihadiri BPD, Ulama dan sejumlah tokoh masyarakat, kades dinilai telah bersalah secara adat, dan memberikan sanksi," sebut Adhari.

Di sisi lain, selain kecewa dengan kepala desa, sejumlah masyarakat Koto Baru juga merasa kecewa dengan keputusan yang telah diambil Lembaga Adat setempat.

"Kita kecewa dengan orang adat, masa seorang pimpinan yang telah bersalah secara adat, hanya didenda adat hanya beras 20 kambing 1 ekor," ungkap salah seorang masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Dia berharap, terutama melalui BPD sebagai jalur menyampaikan aspirasi masyarakat, agar ikut mempertimbangkan keputusan yang telah diputus Lembaga Adat setempat.

"Masa seorang pimpinan melanggar adat hanya didenda demikian," singkatnya dengan nada kesal.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved