Berita Nasional

SIKAP Jokowi Dipertanyakan Soal Pergerakan Moeldoko di KLB Partai Demokrat, Sosok Ini Sebut Aneh

Banyak pihak yang mempertanyakan soal sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi), soal tak tahu pergerakan Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Dem

Editor: Andreas Eko Prasetyo
KOLASE TRIBUN JAMBI
Presiden Jokowi dan Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit 

TRIBUNJAMBI.COM - Banyak pihak yang mempertanyakan soal sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi), soal tak tahu pergerakan Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

Bahkan sosok ini sebut hal itu sangat tak masuk akal.

Bahkan, sejumlah pihakpun turut berkomentar mengenai sikap Jokowi tersebut.

Satu diantanya ialan pernyataan dari pengamat politik dari Australian National University (ANU), Marcus Mietzner.

Baca juga: SOSOK Ini Sebut SBY Bisa Marah Besar ke Jokowi Bila KLB Partai Demokrat Disahkan, Politik Bisa Kacau

Baca juga: Menantu Presiden Jokowi Masuk Tempat Hiburan Malam, Ini yang Dilakukan Bobby Nasution Tengah Malam

Baca juga: Pengusaha Kegirangan Jokowi Hapus Limbah PLTU Batu Bara dari Daftar B3, Walhi: Itu Sangat Bahaya!

Marcus ikut menanggapi kisruh internal di Partai Demokrat yang menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Marcus Mietzner mengaku sangat heran lantaran Presiden Joko Widodo dan pihak istana tak mengetahui pergerakan Moeldoko di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat hingga kini.

Hal itu muncul dengan pernyataan Presiden Jokowi yang tak mengetahui sama sekali kisruh yang lagi heboh di dunia politik tanah air tersebut.

Pasalnya, Marcus menuturkan, pergerakan Moeldoko di KLB itu bahkan sampai terdengar di Australia.

"Kita semua di Australia tahu bahwa Moeldoko mau dijadikan ketum."

"Begitu jadi (ketum Partai Demokrat), Presiden dan jubir presiden bilang bahwa kita semua kaget 'kok tiba-tiba Moeldoko menjadi ketua umum'."

"Padahal di koran sudah dibicarakan jauh-jauh sebelumnya," ungkap Marcus dalam diskusi secara virtual, Jumat (12/3/2021), dikutip dari Kompas.com.

Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi. (Tribunnews/Republika)

Marcus juga mengatakan, Presiden Jokowi bakal dinilai buruk jika benar-benar tidak mengetahui pergerakan orang terdekatnya di KLB Partai Demokrat tersebut.

Bagi Marcus, apabila tak mengetahui manuver Moeldoko, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Jokowi tidak bertanya langsung kepada yang bersangkutan.

"Kalau tidak tahu, kenapa dia tidak tahu? Tidak bertanya? Dan begitu sudah membaca, sudah melihat di televisi, kenapa dia tidak mengambil langkah?" katanya.

Lebih lanjut, Marcus pun mengatakan, baru kali ini ada presiden yang tidak mengetahui pergerakan anak buahnya.

Apalagi, terkait dengan pengambilalihan sebuah partai politik.

"Susah dicari suatu kasus dimana itu dimungkinkan, jadi sebenarnya kita harus mempertanyakan apa yang Jokowi tahu di sini apakah memang dia terlibat," ujarnya.

Jokowi Mengaku Tak Tahu Keterlibatan Moeldoko di KLB

Sebelumnya diberitakan, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD membeberkan soal reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat tahu Kepala Staf Presidennya, Moeldoko, terlibat kudeta di Partai Demokrat.

Awalnya, Mahfud menceritakan, tidak tahunya pihak Istana soal rencana Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pada Jumat (5/3/2021) lalu.

"Pak Jokowi sekarang sudah mengetahui, tetapi ketika (Moeldoko) akan berangkat (ke Deli Serdang) itu betul-betul tidak mengetahui," ujar Mahfud, dikutip dari tayangan Youtube Najwa Shibab, Kamis (11/3/2021).

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Presiden menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. Warta Kota/henry lopulalan
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Presiden menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. Warta Kota/henry lopulalan (Warta Kota/henry lopulalan)

Kemudian, setelah desas-desus keterlibatan Moeldoko itu semakin santer terdengar, Mahfud juga mengonfirmasi langsung kepada Presiden.

Namun saat bertemu pada Senin (1/3/2021), Mahfud mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak mengetahui keterlibatan itu.

"Pada hari Senin itu saya bertemu Pak Jokowi, saya tanya gimana (isu keterlibatan Moeldoko dalam KLB) 'Waduh saya nggak tahu betul itu'," ujar Mahfud meniru perkataan Jokowi.

Selain itu, pada Kamis (4/3/2021), Mahfud MD juga mengaku bertemu dengan Kepala Staf Presiden, Moeldoko dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno di Banten.

Dalam pertemuan itu, Mahfud menuturkan bahwa Moeldoko tidak membahas apapun mengenai keterlibatannya dalam KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Pada waktu itu kita ngobrol biasa, Pak Moeldoko nggak cerita apa-apa kalau besoknya mau ada KLB," ungkap Mahfud.

Hingga akhirnya pada malam harinya, Mahfud mendapat informasi jika Moeldoko bertolak ke Medan, Sumatera Utara.

Kala itu, Mahfud langsung mengonfirmasi kebenarannya secara langsung kepada Moeldoko.

Baca juga: Penjelasan Kapolres Padang Panjang Terkait Penembakan Oknum Poisi Terhadap Wanita di Tempat Hiburan

Baca juga: UCAPAN Hari Raya Nyepi dalam Bahasa Bali Beserta Artinya, Rahajeng Rahina Nyepi Caka 1943

Baca juga: Bripda AP Ditugaskan Tangkap Pencuri Malah Tembak Teman Kencan di Pekanbaru

Mahfud pun mempertanyakan mengapa Moeldoko tidak memberi tahu Presiden mengenai keterlibatannya dalam isu kudeta di Partai Demokrat itu.

Menanggapi pertanyaan Mahfud, Moeldoko menjawab jika keterlibatannya dalam isu kudeta adalah urusan pribadinya.

Sementara, ia tidak memberi tahu kepada Presiden Jokowi karena merasa tidak ditanya oleh sang presiden.

"Tiba-tiba malamnya saya dapat berita Pak Moeldoko akan pergi ke Medan, kita nggak tahu juga."

"Lalu saya konfirmasi ke Pak Moeldoko, saya tanya Pak Moeldoko nggak cerita kepada Pak Presiden kalau bapak ikut (KLB di Deli Serdang)."

"(Moeldoko menjawab) 'itu kan urusan saya dan saya tidak ditanya' dan semuanya kaget waktu itu," kata Mahfud.

Mahfud juga mengaku tidak tahu menahu atas keterlibatan Moeldoko di pusaran konflik kepemimpinan Partai Demokrat saat ini.

Bahkan, ia mengetahui keterlibatan itu dari surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (5/3/2021) sore.

Ia mengaku juga kaget dengan gerakan diam-diam dari Moeldoko dan kubu kontra-AHY yang menyelenggarakan KLB di Deli Serdang.

"Baru sorenya ribut orang sudah sampai di Medan semua, saya bilang hebat juga gerakan diam-diamnya tiba-tiba meledak di Medan."

"Saya juga tahunya sore karena dapat surat dari AHY," ungkap Mahfud.

AHY mendatangi Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam
AHY mendatangi Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam (kolase/tribunjambi.com)

Sama seperti dirinya, Mahfud juga bercerita Presiden Jokowi juga kaget saat mengetahui ada orang terdekatnya yang terlibat dalam KLB.

Tetapi, lanjut Mahfud, reaksi Presiden Jokowi terkesan santai dan hanya diam saja mennaggapi hal itu.

"Dia happy-happy saja tuh, artinya (Presiden Jokowi) dia kaget ketika tahu Pak Moeldoko (terlibat kudeta), tetapi beliau tidak merasa merusak ini itu, diam saja."

"Tapi dia (Presiden Jokowi) kaget betul, saya tahu karena saya mengonfirmasi juga ke Pak Moeldoko tadi saya ketemu."

"Lalu saya konfirmasi ke Pak Pratikno yang juga bilang 'Bapak (Presiden) nggak tahu lho kok tiba-tiba (Moeldoko) ada disana," kata Mahfud.

Sementara, mengenai sentimen keterlibatan Moeldoko yang bisa menyeret nama presiden, Mahfud pun enggan menanggapinya.

Menurutnya, jabatan seseorang di dalam Istana merupakan hak prerogatif dari presiden.

"Itu terserah Pak Jokowi saja, kadang kala kan senyum-senyum, diam tapi tindakannya muncul tiba-tiba, kan selalu begitu," singkatnya.

(Tribunnews.com/Maliana)

SUMBER: TRIBUNNEWS

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved