Politisi ini Ungkapkan Hal Mengejutkan, Kunci Keutuhan Partai Demokrat dalam Genggaman Sosok ini
Demikian juga Partai Demokrat. Bila berpijak pada pengalaman sebelumnya, maka yang diuntungkan dalam kemelut tersebut adalah versi KLB bukan AHY.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S) Jerry Massie, mengungkapkan hal mengejutkan tentang kemelut Partai Demokrat.
Posisi dilematis AHY tersebut bisa dilihat dari perspektif historis partai politik.
Pasalnya, kunci keutuhan Partai Demokrat itu, kini sedang berada dalam genggaman kader PDIP.
"Berkaca dari kasus PPP, PKB, bahkan Golkar yang mana saat terjadi dualisme kepemimpinan, justru yang diuntungkan itu si penggugat, bukan tergugat," kata Jerry kepada Tribunnews, Sabtu (13/3/2021).
Baca juga: Berkali-kali Daftar Kartu Prakerja dan Selalu Gagal? Mungkin Ini Penyebabnya!
Baca juga: Arya Saloka dan Amanda Manopo Bangun Chemistry, Duduk Berdekatan Sambil Baca Skenario
Baca juga: Ucapan Mayangsari Pancing Reaksi Warganet : Itu lah Sifat Pelakor
Demikian juga Partai Demokrat. Bila berpijak pada pengalaman sebelumnya, maka yang diuntungkan dalam kemelut tersebut adalah versi KLB bukan AHY.
Dan, kunci keutuhan partai berlambang mercy tersebut, kini ada dalam genggaman Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona Laoly yang merupakan kader PDIP.
"Yang mana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly merupkan kader banteng moncong putih," tambahnya.
"Justru itu decision maker atau pembuat keputusannya ada di tangan mereka, apakah akan dianulir gugatan kubu AHY ataukah akan menolak gugatan kubu KLB Sumut," pungkas Jerry.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman angkat bicara mengenai langkah Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang mendatangi Kementerian Hukum dan HAM untuk mendaftarkan hasil KLB.
Benny menegaskan tidak ada alasan bagi pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham untuk menerima kehadiran pengurus hasil KLB di Deli Serdang.
"Inilah sebabnya kami (Partai Demokrat kubu AHY) telah datang ke Menkumham untuk menyampaikan permasalahan ini dan meminta tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menerima pengurus hasil KLB Deli Serdang. Bagi kami ini kewajiban pemerintah, kewajiban negara," ujar Benny, dalam diskusi virtual 'Menyoal KLB Partai Demokrat yang Beraroma Kudeta', Kamis (11/3/2021).
Benny beralasan pemerintah sebelumnya telah mengesahkannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Hal itu berarti pengurus yang sah adalah hasil Kongres tahun 2020 silam.
Selain itu, pengesahan itu dinilai Benny bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hasil Kongres Partai Demokrat tahun 2020 dimana AHY terpilih sebagai Ketua Umum.
"Disahkan itu maknanya bagi kami adalah negara pemerintah punya kewajiban untuk menjaga, melindungi yang sah ini," ungkap Benny.
"Silakan pemerintah mengecek, melihat, pakai anggaran dasar dan rumah tangga yang telah disahkan oleh pemerintah dan tercatat dalam lembaga negara untuk menilai apakah KLB itu tadi sah dan tidak sah; apa pengurus KLB itu diterima atau tidak diterima di Kemenkumham," jelas dia.
