Berita Tanjabtim
Ini Penyebab Permasalahan Batas Wilayah di Tanjabtim Belum Rampung
Dijelaskannya Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Tanjabtim, Fran Supriadi, bahwa ada beberapa soal yang menjadi segmen atau permasalahan
Penulis: Abdullah Usman | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Masih adanya permasalahan batas wilayah di Kabupaten Tanjabtim yang belum rampung, ini penjelasan Pemda yang menjadi sebab akar masalah.
Dijelaskannya Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Tanjabtim, Fran Supriadi, bahwa ada beberapa soal yang menjadi segmen atau permasalahan batas wilayah yang terjadi antara Tanjabtim dan Tanjabbar berada di Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, tepatnya di Sungai Dualap.
Awalnya dulu pihak Pt WKS membuat kanal sendiri memotong sungai, sehingga Sungai Dualap hilang dan menjadi daratan akibat tertutup.
Baca juga: Soal Tapal Batas Belum Tuntas, Beberapa Titik Batas di Tanjabtim Ini Masih Menjadi PR Pemerintah
Baca juga: Empat Warga Batang Asai Tewas Saat Menambang Emas di Perbatasan Merangin-Sarolangun
Baca juga: Nasib Felicia Saat Menghubungi Keluarga Kaesang Tanpa Direspon, Tetap Berdoa Ini Meski Ditinggal
"Sungai yang menjadi batas wilayah itu sudah tertutup dan jadi daratan, sehingga kawasan itu masih diklaim pihak Kabupaten Tanjabbar," sebutnya, Senin (8/3/2021).
"Ada sekitar Dua kiloan selisih sungai Dualap yang sudah dibelah menjadi kanal tadi, sehingga memang cukup luas," jelasnya
Kemudian batas wilayah antara Kabupaten Tanjabtim dan Muaro Jambi, untuk segmennya berada di Ketapang, yang dulunya Sungai Bodo Kabupaten Batang Hari. Dan kini sudah dijadikan trans lokal bagi m masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
"Tinggal dua segmen itu yang belum. Kalau antara Kabupaten Musi dan Tanjabtim sudah selesai," ucapnya.
Karena tidak adanya titik terang atau kepastian dari Dua kabupaten tersebut yang saling klaim, maka Pemkab Tanjabtim mengambil jalan untuk membawa masalah ini ke Kementerian.
Pemkab Tanjabtim sudah mengajukan, dan tinggal menunggu keputusan dari ke Kementerian.
"Kita sempat mau melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian, tapi karena pandemi wabah Covid-19 ini jadi ditunda. Yang jelas sudah kita ajukan dan tinggal menunggu saja," tutupnya.