Indonesia Wajib Siaga di Natuna, Tahun Ini Diprediksi Ahli Akan Pecah Perang Dunia III di LCS

TRIBUNJAMBI.COM - Peringatan keras buat Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Bahkan buat negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN termasuk Indonesia harus tingkatkan pengamanan di perbatasan atas peringatan itu.

Ya, Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden dapat peringatan atas perang di Laut China Selatan.

Bahkan peringatan perang di laut sengketa tersebut yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini bisa saja terjadi tahun ini.

Lalu apa yang terjadi di kawasan perairan sengkeeta tersebut?

Presiden AS Joe Biden mendapatkan peringatan dari panel ahli kebijakan luar negeri, bahwa perang di Laut China Selatan atas Taiwan antara Washington dan Beijing sangat mungkin terjadi.

Baca juga: BAHAYANYA Ancaman Joe Biden ke China, Bahkan Mantap Nyatakan Perang Bila Negeri Panda Lakukan Ini

Baca juga: Joe Biden dan Xi Jin Ping Berbicara 2 Jam di Telepon, Ini yang Dibicarakan soal Laut China Selatan

Baca juga: Xi Jinping & Joe Biden Berkomunikasi 2 Jam di Telepon, Kesepakatan Soal Perang? US Navy vs PLA Navy

Express.co.uk memberitakan, sebuah laporan dari lembaga think tank Council on Foreign Relations (CFR) mengatakan kepada Biden bahwa "krisis parah" di Laut China Selatan bisa saja terjadi pada tahun ini.

Kondisi ini bahkan menunjukkan tindakan China yang makin agresif terhadap Taiwan yang mengarah ke "titik nyala berbahaya" bagi Amerika Serikat.

Survei Prioritas Preventif tahunan CFR bahkan menyoroti potensi risiko perang di Taiwan yang telah meningkat menjadi "konflik tingkat atas".

Mengutip Express.co.uk, para ahli yang berkontribusi untuk laporan itu mengatakan Taiwan tengah berkembang menjadi titik nyala paling berbahaya di dunia.

Bahkan bisa untuk kemungkinan perang yang melibatkan Amerika Serikat, China, dan mungkin kekuatan besar lainnya.

Dalam upaya untuk mencegah potensi konflik, Biden telah didesak untuk mengubah dan mengklarifikasi strategi Indo-Pasifiknya.

"Tujuan strategis AS mengenai Taiwan harus ditujukan untuk mempertahankan otonomi politik dan ekonominya, dinamismenya sebagai masyarakat bebas, dan pencegahan sekutu AS - tanpa memicu serangan China ke Taiwan," begitulah bunyi laporan CFR.

Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dari negaranya, harus bersatu kembali dengan China, dan mengancam akan merebut negara itu dengan paksa bila Taiwan menyatakan merdeka.

Pada bulan Januari, China kembali meningkatkan latihan militer di dekat Taiwan.

Bahkan dengan melakukan serangan berulang kali ke wilayah udara negara tersebut secara terus menerus.

Lusinan pesawat pengebom dan jet tempur dikerahkan di atas Selat Taiwan.

“Kami dengan serius memberi tahu pasukan kemerdekaan Taiwan: mereka yang bermain api akan membakar diri mereka sendiri, dan kemerdekaan Taiwan berarti perang," ungkap Wu Qian, juru bicara Kementerian Pertahanan China seperti yang dikutip Express.co.uk.

Kegiatan militer pun dilakukan oleh Tentara Pembebasan Rakyat China di Selat Taiwan merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi situasi keamanan saat ini di Selat Taiwan dan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

"Mereka adalah tanggapan serius atas campur tangan eksternal dan provokasi oleh pasukan 'kemerdekaan Taiwan'," lanjut Wu Qian.

Baca juga: NASIB Dayana, Followers Instagramnya Anjlok, Kini Minta Maaf Sebut Ada Kesalahan: Cinta Indonesia

Baca juga: Terungkap Nasib Kompol Yuni Usai Ditangkap Gegara Pakai Narkoba, Terkuak Lewat 11 Instruksi Kapolri

Baca juga: Buntut Kompol Yuni Ditangkap Gegara Narkoba, Kapolri Listyo Sigit Keluarkan 11 Poin Instruksi Ini

Melanjutkan pendekatan mantan Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Donald Trump ke wilayah tersebut, Biden telah menyatakan bahwa dia mendukung kemerdekaan Taiwan dari China.

Dalam panggilan telepon pertamanya dengan Ketua Komunis China Xi Jinping, Presiden AS menegaskan komitmennya selalu pada Taiwan.

“Saya juga berbagi keprihatinan tentang praktik ekonomi Beijing, pelanggaran hak asasi manusia, dan pemaksaan terhadap Taiwan. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan bekerja dengan China jika hal itu menguntungkan rakyat Amerika," katanya Biden.

Namun, dalam wawancara CBS, Biden mengatakan dia memandang hubungan AS dengan China sebagai salah satu "persaingan ekstrim" untuk kedua negara itu.

Meskipun laporan tersebut menurunkan risiko konflik di Laut China Selatan, namun para ahli masih memperingatkan bahwa dampak konflik akan tinggi.

Risiko lain yang disorot oleh laporan itu termasuk pengembangan lebih lanjut soal senjata nuklir atau pengujian rudal balistik kepada Korea Utara, yang memicu ketegangan militer yang meningkat di Semenanjung Korea.

Risiko tingkat satu yang lebih rinci juga soal peningkatan kekerasan dan ketidakstabilan politik di Afghanistan.

Konfrontasi bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat dan serangan dunia maya yang sangat mengganggu pada infrastruktur penting AS.

Itu terjadi setelah kapal perang milik Angkatan Laut AS berlayar jauh di pulau-pulau yang diklaim oleh China di perairan sengketa minggu ini.

Kapal perusak berpeluru kendali USS Russell pun jauh berlayar dalam jarak 12 mil laut dari Kepulauan Spratly di bagian selatan jalur air 1,3 juta mil persegi, yang hampir semuanya diklaim sepihak oleh China sebagai wilayah kedaulatannya.

Letnan Joe Keiley, juru bicara Armada ke-7 Angkatan Laut AS, mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Operasi kebebasan navigasi ("FONOP") ini menjunjung tinggi hak, kebebasan dan penggunaan yang sah atas laut yang diakui dalam hukum internasional dengan menantang pembatasan yang melanggar hukum pada wilayah tidak bersalah yang diberlakukan oleh China, Vietnam dan Taiwan."

(Kontan)

IKUTI KAMI DI INSTAGRAM:

Artikel ini telah tayang di SOSOK.ID