Breaking News:

Aktivitas PETI

Pemilik Alat Berat Pilih Mundur, Khawatir Ditindak Forkopimda Sarolangun

Pemilik alat berat yang melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Hutan Lindung Lubuk Bedorong, Kabupaten Sarolangun hanya empat orang saja

Tribunjambi/Rifani
Hanya Empat Pemilik Alat Berat yang Teken Perjanjian Tak Lakukan PETI di Hutan Lindung Sarolangun 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Pemilik alat berat yang melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Hutan Lindung Lubuk Bedorong, Kabupaten Sarolangun hanya empat orang saja yang mau menandatangani perjanjian bersama Forkopimda.

Perjanjian tersebut berbunyi perjanjian agar tidak melakukan penambangan emas lagi di hutan Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun, diatas materai 10.000.

Sekitar puluhan alat lainnya enggan dan meninggalkan lokasi perjanjian, sebab takut dilakukan penindakan oleh Forkompinda Sarolangun berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Jambi di Desa Panca Karya, Senin (8/2).

Saat diwawancarai mengenai alat berat yang tidak datang di lokasi penandatanganan perjanjian, Kapolres Sarolangun tidak membernarkan para pemilik kabur membawa alat-alat dari lokasi yang sudah ditentukan untuk melakukan kesepakatan atau perjanjian.

"Sebenarnya jangan dibilang kabur, kalau dibilang kabur itu juga engga, cuma mereka takut akan dilakukan penangkapan dan lainya," ungkap Kapolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyudiono Senin, (8/2).

Nama - nama Pemilik Alat berat yang bersedia menandatangi perjanjian itu berjumlah empat orang terdiri dari enam alat. Masing-masing Zurni 1 unit, Yan 3 unit, Gembong 1 unit, Tajri 1 unit.

Sementara Wakil Bupati Sarolangun Hillalatil Badri mengatakan setelah menanyakan kepada empat pemilik alat berat tersebut nyatanya tidak sepenuhnya dimiliki oleh empat nama tersebut.

"Saya pikir tadi yang punya alat adalah warga sekitar sini, rupanya melihat kondisi di sini hanya sekedar nama saja. Saya pikir sudah makmur betul warga Limun sudah semua rumah punya alat berat. Setelah kita komunikasi tadi alatnya ternyata dari luar daerah," ungkap Hillalatil Badri, Senin (8/2).

"Kalau sistem mereka bagi hasil sangat sedikit sekali yang didapatkan oleh masyarakat kita pemilik sebenarnya yang punya tanah. Justru yang mendapatkan banyak adalah pemodal," kata Hillalatil Badri.

Penulis: Rifani Halim
Editor: Fifi Suryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved