Menyusul Rizieq Shihab, Ahmad Shabri Lubis Eks Ketum FPI Ditahan Polisi Terkait Kerumunan Petamburan

TRIBUNJAMBI.COM - Eks Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Shabri Lubis ditahan dalam dugaan tindak pidana penghasutan dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Diketahui, Shabri Lubis dijerat dengan pasal 160 KUHP.

Pasal ini juga diterapkan kepada pentolan FPI Habib Rizieq Shihab.

Hal tersebut dibenarkan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono.

"Iya pasal 160 KUHP itu dari awal sudah ada," kata Rusdi di Kantor Divisi Humas Polri, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Selain pasal tersebut, Shabri Lubis juga dijerat dengan pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 216 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Namun secara umum, hukuman pidana pasal 160 KUHP jauh lebih berat dibandingkan pasal 93 dan 53 KUHP.

Dalam beleid pasal 160 KUHP, pelaku dapat dihukum pidana penjara paling lama 6 tahun.

• Syarat Mendapatkan Insentif Kartu Prakerja 2021, Subsidi Gaji Pekerja Dihapus Tahun Ini

• Permintaan Bata Merah di Batanghari Stabil, Rumise Mampu Menjual Dalam Sebulan 50 Ribu Batang Bata

"Perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Nanti tinggal proses kejaksaan dengan pengadilan," katanya.

Dikutip dari Kompas.com, Shabri Lubis ditahan sejak 8 Februari hingga 27 Februari 2021 bersama lima orang eks petinggi FPI lainnya.

Mereka yaitu HU, MS, AAA, dan IAH.

Mereka menyusul Rizieq Shihab yang sudah ditahan sejak Desember 2020.

Namun, saat itu penahanan Rizieq dilakukan oleh Baresksim Polri.

Kasus kerumunan di Petamburan terjadi setelah kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia pada 10 November 2020.

Rizieq menggelar acara Maulid Nabi sekaligus akad nikah putrinya di markas FPI di Petamburan.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Kejaksaan Agung RI memutuskan ikut menahan eks Ketua Umum FPI Shabri Lubis dalam dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada Senin (8/2/2021).

Penahanan tersebut diputuskan saat Kejaksaan Agung RI menerima penyerahan tanggung jawab tersangka, barang bukti, dan 4 berkas perkara (tahap II) dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan atas tersangka Habib Rizieq Shihab Cs dari Bareskrim Polri.

• Bacaan Sholawat Nariyah, Bisa Datangkan Rejeki dan Kabulkan Doa

• April 2021 Kantor Bupati Merangin yang Baru Selesai, Aspan: Insya Allah 2023 Bisa Dihuni

Selain Shabri Lubis, Kejagung juga memutuskan menahan eks Panglima FPI Maman Suryadi, Ketua Panitia Acara Haris Ubaidilah, Sekretaris Panitia Acara Ali bin Alwi Alatas, Kepala Seksi Acara Habib Idrus dan menantu Habib Rizieq Hanif Alatas.

Kapuspenkum Kejagung RI Leonard Eben Ezer menyampaikan total ada 6 tersangka baru yang ikut ditahan dalam pelimpahan berkas perkara tahap II tersebut. Mereka menyusul Habib Rizieq Shihab yang telah terlebih dahulu ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

"Untuk mempermudah proses penyelesaian perkaranya dengan mempertimbangkan unsur obyektif dan unsur subyektif tentang penahanan terhadap 7 orang tersangka dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bareskrim Polri," kata Leonard dalam keterangannya, Selasa (9/2/2021).

Dijelaskan Leonard, seluruh tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 8 Februari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021.

Di sisi lain, Leonard menjelaskan Direktur Utama RS UMMI Bogor Andi Tatat tidak ikut ditahan dalam dugaan merintangi informasi terkait hasil swab Habib Rizieq Shihab.

Alasannya, dia dianggap memiliki peran sentral dalam penanganan Covid-19 sebagai pejabat utama RS UMMI Bogor.

"Tersangka AA atas permohonan yang bersangkutan dan pertimbangan tenaganya sangat diperlukan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 maka kepada yang bersangkutan tidak dikenakan penahanan," kata dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Eks Ketua Umum FPI Shabri Lubis Dijerat Pasal Penghasutan dalam Kasus Kerumunan Massa di Petamburan dan Kompas.com dengan judul "Eks Ketum FPI Ahmad Shabri Lubis Ditahan Kejaksaan Terkait Kasus Kerumunan Petamburan"