Berita Internasional

MALAYSIA Bereaksi, Ajak Indonesia hingga ASEAN Tanggapi Kudeta Militer Myanmar, Apa yang Dilakukan?

Ya, baru-baru ini, militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sahnya yang dilakukan oleh militer negaranya.

Editor: Andreas Eko Prasetyo
AP PHOTO/AUNG SHINE OO
Foto tertanggal 6 Mei 2016 menampilkan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Myanmar (tengah), dan Jenderal Min Aung Hlaing (kanan), di Naypyidaw, ibu kota Myanmar. 

TRIBUNJAMBI.COM - Dunia menyoroti apa yang terjadi di Myanmar, khususnya kudeta junta militernya.

Ya, baru-baru ini, militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sahnya yang dilakukan oleh militer negaranya.

Terlebih PBB, kudeta Myanmar merupakan gerakan ilegal menggulingkan pemerintahan sah.

Namun junta militer Myanmar tak mau tahu, mereka akan terus melakukan kudeta demi alasan menyelamatkan kehidupan bangsanya.

MILITER Kini Blokir Facebook Usai Ratusan Ribu Orang Lawan Penguasa Kudeta Myanmar Bela San Suu Kyi

Demi Memastikan Stabilitas Keamanan, Junta Militer Myanmar Memblokir Facebook

Militer Myanmar Jadi Sorotan Dunia Saat Ini, Ternyata di Bawah Belanda, Indonesia Diurutan Berapa?

Hari ini, Jumat (5/1), Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta.

Sejumlah isu turut dibahas, termasuk kudeta militer yang terjadi di Myanmar.

Dilansir dari Reuters, kedua pemimpin negara mengungkapkan harapannya agar semua negara ASEAN bisa berkumpul untuk membahas nasib Myanmar pasca kudeta militer awal pekan ini.

Setelah pertemuan ini berlangsung, Presiden Joko Widodo mengatakan, menteri luar negeri kedua negara telah diminta untuk berbicara dengan Brunei, yang saat ini berstatus sebagai ketua ASEAN, untuk mengatur pertemuan khusus soal Myanmar.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara.
Presiden Joko Widodo. (KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)

Dalam kesempatan tersebut, Muhyiddin menyebut kudeta militer Myanmar sebagai satu langkah mundur dalam proses menuju demokrasi yang telah lama diperjuangakan di Myanmar.

Niat baik kedua negara mungkin agak sulit tercapai mengingat seluruh negara ASEAN memiliki komitmen bersama untuk tidak mencampuri masalah domestik anggotanya.

Meskipun demikian, kedua negara dipastikan akan mengambil langkah kongkrit demi menjamin keamanan negara tetangganya tersebut. Termasuk masalah muslim Rohingya yang masih berjuang di Myanmar.

Kunjungan ke Indonesia hari ini merupakan kunjungan luar negeri pertama Muhyiddin setelah menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia sejak Maret 2020 lalu.

6 Tempat Beresiko Tinggi Menularkan Covid-19, Risiko Tertular Lebih Tinggi di Ruang Ramai

Kisah Pasukan Elite - Peluru Menembus Perut Sukisno hingga Perut Koptu Yopi di Belakangnya

Fakta-fakta Cinta Terlarang Antara Guru dan Murid, Begini Kronologis Hubungan Tersebut Terbongkar

Dua negara yang merupakan produsen minyak sawit ini juga menyatakan komitmennya untuk memberantas diskriminasi terhadap minyak sawit.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan, penting bagi kedua negara untuk bekerjasama melawan diskriminasi minyak sawit.
Sejalan dengan itu, Muhyiddin menyatakan, kampanye antisawit di Eropa telah salah menggambarkan industri sawit.

Kedua pemimpin negara tersebut juga akan membahas lebih lanjut mengenai perizinan perjalanan dinas dan bisnis antarnegara di tengah pandemi Covid-19.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved