Beberapa Forkopimda di Bungo Batal Divaksin, AKBP M Lutfi Salah Satunya, Pernah Positif Covid-19

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABUNGO - Vaksin Covid-19 di Bungo dicanangkan, beberapa Forkopimda, Sabtu (6/2/2021) batal divaksin karena kondisi kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Bungo telah meluncurkan Vaksin Covid-19 dengan Bupati Bungo, Mashuri sebagai penerima pertama.

Namun dalam berjalan kick off vaksin tersebut, terdapat beberapa unsur Forkopimda di Kabupaten Bungo yang tidak dapat mengikuti vaksinasi lantaran terkendala penyakit.

• VIDEO Detik-detik Kereta Tabrak Sepeda Ontel Bapak-Bapak Tua, Masinis Gerbong Panik

• Cerita Polwan Ahli Forensik Saat Identifikasi Korban Kecelakaan Pesawat : Malamnya Saya Dimimpiin

• Promo Alfamart Hari Ini 6 Februari 2021, Promo Spesial Imlek, Promo JSM, Promo Es Krim

Seperti pantauan Tribunjambi.com, Kapolres Bungo AKBP Mokhamad Lutfi tidak dapat mengikuti vaksinasi dikarenakan pernah terkonfirmasi positif Covid-19.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Muara Bungo, Bimo tidak dapat divaksin lantaran memiliki penyakit gula.

Sementara itu Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Apriyanto turut serta tidak dapat menerima vaksin dari pemerintah tersebut.

Dari hasil pengecekan saat skrining, tensi Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Apriyanto yakni 130/80. Sehingga untuk penyuntikan dilakukan penundaan.

"Lain kali ya, ditunda dulu," kata Wabup Apri.

Di lokasi yang sama, Safaruddin Matondang, Kepala Dinas Kesehatan Bungo menyebutkan kick off pencanangan vaksinasi Covid-19 tersebut dilaksanakan secara serentak disetiap Puskesmas di Kabupaten Bungo.

"Saat ini sedang berjalan vaksinasi di 19 Puskesmas di Kabupaten Bungo, dan tiga rumah," katanya.

Jumlah vaksin yang datang pada Rabu (3/2/3021) lalu sebanyak 4360 dosis yang akan diberikan sebanyak dua tahap.

"Sejauh ini Alhamdulillah aman aman saja, mudah mudahan tidak terjadi apa apa, berjalan dengan lancar," katanya usai disuntikkan vaksin.

Saat kick off itu ada beberapa Forkopimda, seperti kepala Kejaksaan Negeri, Wakil Bupati Bungo, Kapolres Bungo tidak dapat divaksin.

Mengenai hal itu, Juru Bicara Tim Gugus Covid-19 Bungo itu menyebutkan terdapat kendala, diantaranya adanya penyakit calon penerima vaksin.

"Ada berapa Forkopimda yang gagal tadi itu karena alasan penyakit, dengan kriteria yang sudah ditetapkan sehingga ditunda untuk divaksin," katanya.

Safaruddin kembali mengingatkan agar masyarakat tidak meragukan vaksin sinovac tersebut dengan menegaskan bahwa vaksin tersebut aman dan halal. Hal demikian juga diminta kepada tenaga kesehatan untuk saling mendukung dan memberi semangat guna memutuskan rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bungo.

"Pada prinsipnya Vaksin Covid-19 Sinovac aman, halal dan mari kita sama sama antusias untuk mendapatkan vaksin secara bersama," katanya.

Sementara yang tertunda tersebut, Safaruddin menegaskan akan dijadwalkan kembali sembari calon penerima melakukan pemulihan kesehatan masing masing.

Sementara itu Bupati Bungo, Mashuri menyebutkan setiap orang merasakan berbeda selepas dilakukannya penyuntikan. Namun dia merasa tidak ada yang berbeda pasca disuntik.

"Biasa biasa saja, sampai saat ini Alhamdulillah baik baik saja," ujarnya.

Mashuri mengajak seluruh masyarakat agar tidak percaya begitu saja terkait informasi bohong yang disebarkan terkait vaksin tersebut.

"Mungkin selama ini ada yang beranggapan bahwa vaksin ini membahayakan, berita berita yang tidak bertanggung jawab, berita hoaks, kami mohon kepada masyarakat jangan tertawa isu yang seperti itu," katanya

Menurutnya, vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19 selain menerapkan 3M.

(3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) ini lah kebiasaan baru yang harus kita lakukan," katanya.

Setelah penyuntikan pidana itu, mereka akan divaksin tahap kedua pada 14 hari kedepan. Dan berharap dapat mencegah transmisi dan menekan angka Covid-19 di Kabupaten Bungo. 9

Untuk diketahui, dosis vaksin yang diperuntukan bagi Kabupaten Bungo sebanyak 4360 dosis, diantaranya untuk 2168 tenaga kesehatan. Sedangkan yang menjadi prioritas sasaran yakni tenaga kesehatan, masyarakat rentan tertular covid-19, dan masyarakat umum. Dengan total sebanyak 38647 orang.