Breaking News:

Sidak Kedisiplinan

Wabup Kecewa ASN Sepi, Datangi Dua OPD di Sarolangun

Wakil Bupati Sarolangun Hillalatil Badri, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di dua dinas di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Tribunjambi/Rifani
Wakil Bupati Sarolangun, Hilalatil Badri wawancara soal sidak dua OPD. 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Wakil Bupati Sarolangun Hillalatil Badri, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di dua dinas di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Dua dinas yang dikunjungi Hillalatil Badri yaitu BPBD dan dinas perhubungan di Kabupaten Sarolangun dengan tujuan melihat tingkat kehadiran dan pelayanan di dinas tersebut.

Seusai inspeksi, Hilal tampak kecewa menyikapi kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilihatnya kurang patuh dalam hal pelayanan dan kewajiban ngantor.

"Tadi pagi saya melakukan sidak ke BPBD kemudian Perhubungan terkait dengan merosotnya kehadiran dan pelayanan yang tampak berkurang" ungkap Hillalatil Badri, Rabu (3/2).

Ia mengatakan, selama lebih kurang setahun belakang ini telah diberikan kemudahan toleransi bagi seluruh ASN di masa pandemi Covid-19.

"Jadi kemarin ini dalam satu tahun kurang sebulan ini, kita Covid dan sebenarnya itu sudah cukup diberikan toleransi seperti 50 masuk 50 libur," katanya.

"Nah mulai beberapa hari yang lalu saya sudah mengeluarkan surat terhitung Senin bahwa kita akan lakukan normal kembali untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasa baik PNS maupun honorer," katanya.

Koordinasi untuk Jatuhkan Sanksi

TERKAIT kurang disiplinnya ASN di Kantor Bupati Sarolangun yang banyak tidak ngantor, Hilal menegaskan telah berkordinasi dengan Kepala BKPSDM agar menjatuhkan sanksi bagi ASN yang melanggar.

"Dari hasil sidak yang kita lakukan tadi, memang tingkat kehadirannya nggak sampai 50 persen," ungkap Hillalatil Badri, Rabu (3/2).

Lanjutnya, Pemkab Sarolangun telah mengeluarkan surat edaran terhitung Senin lalu, bahwa ASN dan honorer di area Pemkab Sarolangun sudah masuk seperti biasa.

Ia menekankan kepada BKPSDM Sarolangun sesuai kata bupati bahwa harus diberikan sanksi bagi ASN maupun honorer yang melanggar atau tidak mematuhi dan tak melaksanakan, yakni masuk seperti biasa.

Untuk menghindari pelanggaran, Wabup berharap ke depannya para ASN dapat bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

"Jadi saya minta untuk melakukan disiplin. Kalau sanksi sesuai PP 53 lah, kita tetap melakukan sesuai undang-undang, itu bagi pegawai kalau bagi honorer itu terkait kontrak," ungkapnya.

"Kita tidak pandang bulu, apakah itu honor melalui bupati, apakah dia honor melalui wakil bupati, tetap akan kita tindak tegas. Di rumah dinas itu ada empat saya ganti," kata Hillalatil.

Penulis: Rifani Halim
Editor: Fifi Suryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved