Kronologi, Alasan, dan Penyebab Terjadinya Kudeta di Myanmar, Fakta-fakta Lengkap

TRIBUNJAMBI.COM - Kudeta Militer di Myanmar, Apa yang Kita Ketahui Sejauh Ini?

Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat negara selama satu tahun setelah menyingkirkan Aung San Suu Kyi, pemimpin yang terpilih secara demokratis.

Anggota pemerintah militer melakukan kudeta hari Senin (1/2/2021) dengan menuduh kecurangan pemilu yang meluas yang dimenangkan oleh National League for Democracy (NLD) Aung San Suu Kyi, partai yang pada tahun 2015 telah mendirikan pemerintahan sipil pertama dalam setengah abad.

Kudeta tersebut memicu kecaman global.
PBB menyebutnya sebagai pukulan serius bagi reformasi demokrasi di negara tersebut.

Berikut fakta-fakta yang diketahui sejauh ini tentang krisis di Myanmar, seperti yang dikutip dari Al Jazeera.

Apa yang Terjadi?

Para migran Myanmar memegang potret Aung San Suu Kyi saat mereka mengambil bagian dalam demonstrasi di luar kedutaan Myanmar di Bangkok, Thailand pada 1 Februari 2021, setelah militer Myanmar menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam sebuah kudeta.

Para migran Myanmar memegang potret Aung San Suu Kyi saat mereka mengambil bagian dalam demonstrasi di luar kedutaan Myanmar di Bangkok, Thailand pada 1 Februari 2021, setelah militer Myanmar menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam sebuah kudeta. (Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Para jenderal mengambil langkah beberapa jam sebelum Parlemen dijadwalkan duduk untuk pertama kalinya sejak kemenangan telak NLD dalam pemilihan 8 November lalu, yang dipandang sebagai referendum pada pemerintahan demokratis baru Aung San Suu Kyi.

Sementara itu, Aung San Suu Kyi dan tokoh NLD lainnya ditahan dalam penggerebekan dini hari.

Sambungan telepon dan internet di ibu kota, Naypyitaw, dan pusat komersial utama Yangon terputus dan televisi pemerintah mati.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

Pengumuman yang dibacakan di Myawaddy TV milik militer mengatakan militer akan menguasai negara selama satu tahun.

Dikatakan penyitaan itu perlu dilakukan karena pemerintah tidak menindaklanjuti klaim militer mengenai kecurangan dalam pemungutan suara November dan karena memungkinkan pemilihan terus berlanjut meskipun ada pandemi virus corona.

NLD memenangkan lebih dari 80 persen suara, yang dukungannya meningkat sejak 2015.

Meringkas pertemuan pemerintahan militer yang baru, militer mengatakan panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing telah berjanji untuk mempraktikkan "sistem demokrasi multipartai yang berkembang dengan disiplin yang sejati".

Tentara berjaga di jalan yang diblokade menuju parlemen Myanmar di Naypyidaw pada 1 Februari 2021, setelah militer menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam sebuah kudeta.
Tentara berjaga di jalan yang diblokade menuju parlemen Myanmar di Naypyidaw pada 1 Februari 2021, setelah militer menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam sebuah kudeta. (STR / AFP)

Ia menjanjikan pemilu yang bebas dan adil dan penyerahan kekuasaan kepada partai pemenang, katanya, tanpa memberikan kerangka waktu.

Pada Senin malam, militer mencopot 24 menteri dan menunjuk 11 orang pengganti untuk mengawasi portofolio seperti keuangan, pertahanan, urusan luar negeri, dan dalam negeri.

Aung San Suu Kyi adalah tokoh yang sangat populer di Myanmar karena sikap penentangannya terhadap militer, yang telah merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 1962 dan membasmi semua perbedaan pendapat selama beberapa dekade.

Sebagai peraih Hadiah Nobel Perdamaian, wanita berusia 75 tahun itu menghabiskan sebagian besar dari dua dekade di bawah tahanan rumah selama pemerintahan militer sebelumnya.

Meski begitu, reputasinya di mata internasional rusak parah setelah dia gagal menghentikan tindakan keras dan pengusiran ratusan ribu orang Rohingya pada 2017.

Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi (DNA India/AFP)

Bagaimana Reaksi Komunitas Internasional?

PBB memimpin kecaman atas kudeta tersebut dan menyerukan pembebasan tahanan dan pemulihan demokrasi yang kemudian diikuti kecaman oleh Australia, Inggris, Uni Eropa, India, Jepang dan Amerika Serikat.

"Militer harus segera membatalkan tindakan ini," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

China, yang memiliki pengaruh besar di negara tetangga Myanmar, menyerukan semua pihak untuk menghormati konstitusi dan menegakkan stabilitas dalam sebuah pernyataan yang menyinggung peristiwa di negara itu, tanpa secara langsung mengutuk tindakan tersebut.

Bangladesh, yang menampung sekitar satu juta pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar, menyerukan "perdamaian dan stabilitas" dan berharap adanya proses untuk memulangkan para pengungsi dapat dilanjutkan.

Pengungsi Rohingya di Bangladesh juga mengutuk pengambilalihan tersebut.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kudeta Militer di Myanmar, Apa yang Kita Ketahui Sejauh Ini?, https://www.tribunnews.com/internasional/2021/02/02/kudeta-militer-di-myanmar-apa-yang-kita-ketahui-sejauh-ini?page=all.

Tribunnews.com

Baca juga: Barisan Emak-emak Desa Lubuk Bedorong Memaksa Masuk Gedung Anghota Dewan, Ini Tuntutannya

Baca juga: Jabatan Ketua DPRD Tanjabbar Jadi Rebutan, Nama Cici Halimah Diusulkan Jadi Ketua

Baca juga: Promo Terbaru J.CO 2 Februari 2021, Harga Spesial 2 Botol J.Coffee Ukuran 1 liter Rp 110.000 Aja