Arab Saudi Berduka, Riyadh Dibombardir Rudal, Raja Salman Murka hingga Lakukan Ini

Kelompok Teroris

Melalui Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, AS menyatakan bahwa kelompok Houthi bakal masuk dalam daftar teroris.

Akibatnya, Presiden AS Joe Biden bakal mendapatkan jalan terjal untuk memulai upaya diplomasi dengan Iran, yang selama ini mendukung Houthi.

Selain itu, pemerintahan baru AS nanti juga bisa kesulitan meninjau kembali hubungannya dengan Arab Saudi, yang selama ini membombardir Yaman.

Manuver Kementerian Luar Negeri AS ini jelas mengkhawatirkan pihak yang selama ini menjalani transaksi dengan kelompok tersebut.

Pekerja kemanusiaan maupun calon pemerintahan Biden sudah memeringatkan, kebijakan itu bisa menyulitkan penyaluran bantuan.

Padahal, saat ini Yaman sudah dideklarasikan oleh PBB berada dalam momen krisis kemanusiaan, dengan jutaan orang kelaparan.

Untuk itu, anggota parlemen AS menyerukan kepada Biden untuk membatalkan keputusan pemerintahan Trump yang mencap pemberontak Houthi Yaman sebagai 'organisasi teroris asing'.

Melansir Al Jazeera, Senin (11/1/2021), anggota parlemen mengecamnya sebagai 'berpandangan sempit' dan merupakan 'hukuman mati' bagi jutaan orang yang sudah kesulitan dalam perang yang terjadi selama bertahun-tahun.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Gregory Meeks mengatakan keputusan yang diumumkan oleh Pompeo pada Senin pagi tersebut 'membahayakan nyawa rakyat Yaman'.

Dalam sebuah pernyataan hari Senin, Meeks mengatakan, "Pemerintahan Trump belum mengetahui bahwa mereka tidak dapat memberikan sanksi untuk keluar dari perang saudara."

Meeks juga mengecam apa yang dia gambarkan sebagai politisasi otoritas sanksi AS.

Pengamat politik dan kelompok bantuan telah mengantisipasi bahwa pemerintahan Trump akan menunjuk Houthi sebuah "organisasi teroris asing" sebelum Biden menjabat pada 20 Januari.

Pemerintahan Trump telah mengejar kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran dan sekutunya di kawasan itu, termasuk Houthi, yang bersekutu dengan Teheran.

Peter Salisbury, seorang analis Yaman di International Crisis Group (ICG), mengatakan keputusan itu tidak banyak membantu aktivitas dan berisiko "secara kolektif menghukum" warga Yaman.