Politisi PDIP Sebut Anies Baswedan Lepas Tanggung Jawab Soal Penanganan Covid-19, Padahal APBD Jumbo

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta  agar penanganan Covid-19 dialihkan kepada pemerintah pusat.

Anies melontarkan gagasan menyerahkan penanganan Covid-19 di Jabodetabek kepada pemerintah pusat.

Alasannya fasilitas kesehatan untuk warga DKI kini terbebani oleh warga Bodetabek.

Jika pemerintah pusat yang turun tangan, fasilitas kesehatan daerah penyangga bisa ditambah hingga tak masalah di Jakarta menjadi longgar.

Baca juga: Gara-gara Cincin Berliannya, Syahrini Rupanya Pernah Blokir Presenter Kondang Ini: Guse Kesel!

Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak mengkritik wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut.

Menurutnya, hal ini merupakan upaya Anies Baswedan melepas tanggung jawab soal urusan penanganan Covid-19 yang tak kunjung usai.

Terlebih, saat ini Jakarta tengah dilanda krisis ketersediaan tempat tidur dan lahan pemakaman khusus Covid-19.

"Dari semua gubernur di Pulau Jawa dan Bali, hanya Gubernur DKI yang melepas tanggung jawab daerah ke pusat," ucapnya, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Polsek Rantau Rasau Dinilai Lamban Tangani Kasus Tabrak Lari, Kapolsek: Sudah Lapor ke Satlantas

Sikap Anies Baswedan menyerahkan koordinasi Pemberlakukan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ke pemerintah pusat ini pun disebutnya kurang tepat.

Sebab, penanganan pandemi Covid-19 merupakan urusan dan tanggung jawab dari pemerintah daerah.

"Urusan pandemi adalah urusan daerah, kecuali Pemda sudah lumpuh, seperti bencana alam yang lalu diambil alih oleh pusat," ujarnya.

Terlebih, DKI Jakarta disebut Gilbert memiliki anggaran penanganan Covid-19 yang mencapai triliunan rupiah.

Baca juga: Masa Lalu Amanda Manopo Ketahuan, Makan Hati Anaknya Dicap Janda: Memang Pernah Dia Bilang

"Dengan APBD jumbo seharusnya bisa mengalokasikan dana APBD untuk percepatan vaksinasi dan penambahan tenaga pengawas," tuturnya.

Sebagai seorang pimpinan, anggota Komisi B DPRD DKI ini menilai, AniesBaswedan seharusnya bisa langsung berkoordinasi dengan daerah lain yang beririsan dengan Jakarta, seperti Banten dan Jawa Barat.

Pasalnya, sebagian besar warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) bekerja di Jakarta, sehingga jam kerja kantor hingga operasional transportasi bisa dikoordinasikan agar kebijakan yang diterapkan bisa serentak.

Baca juga: Ada Syarat Baru Jemaah Umrah Indonesia, Ini Penjelasan Pemerintah Arab Saudi