Daftar 10 Negara Punya Utang Luar Negeri Terbesar di Dunia,Indonesia Posisi ke-7, Capai US$ 402,08 M

- Tahun 2016 35%

- Tahun 2017 36%

- Tahun 2018 37%

- Tahun 2019 37%

Baca juga: Harga Emas Siang Ini 8 Januari 2021, Emas Antam Turun Rp 2.000 Jadi Rp 969.000 per gram

Terus Melonjak Selama Jokowi Pimpin Dua Periode

Dari tahun ke tahun, saat ini utang luar negeri (ULN) Indonesia terus melonjak.

Diketahui, utang luar negeri Indonesia terus melonjak di era kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi.

Jika dihitung dari periode pertama Jokowi, ada lonjakan ULN cukup besar, baik dari utang swasta maupun utang pemerintah.

Dihimpun dari data dirilis Bank Indonesia (BI), Senin (19/10/2020), pada kuartal IV-2014 atau ketika Jokowi baru menjabat, ULN Indonesia tercatat sebesar 292,6 miliar dollar AS.

Sementara pada data BI yang dirilis Juli 2020, ULN Indonesia sudah meningkat tajam dibandingkan periode awal Jokowi.

Yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063 triliun (kurs Rp 14.800).

Berikut data kenaikan utang luar negeri dari tahun 2014 hingga 2020.

Baca juga: Bansos PKH 2021 Cair 4 Kali, Cek Penerima Bansos Uang Rp 300 Ribu di cekbansos.siks.kemensos.go.id

Kuartal IV-2014

Posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir triwulan IV-2014 tercatat sebesar 292,6 miliar dollar AS.

Meski demikian, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) dan debt service ratio (DSR) alami penurunan masing-masing dari 33,3 persen dan 46,4 persen pada triwulan III-2014 menjadi 32,9 persen dan 46,2 persen di triwulan IV-2014.

Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar 129,7 miliar dollar AS (44,3 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta 162,8 miliar dollar AS (55,7 persen dari total ULN).

Kuartal IV-2015

BI melaporkan posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir kuartal IV 2015 tercatat 310,7 miliar dollar AS, naik 2,8 persen dibandingkan posisi akhir kuartal III 2015 sebesar 302,3 miliar dollar AS.

Porsi ULN jangka panjang meningkat, sementara ULN jangka pendek menurun.

"Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir triwulan IV 2015 tercatat sebesar 36,1 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan 34,8 persen pada akhir triwulan III 2015 dan 33,0 persen pada akhir tahun 2014," tulis BI dalam keterangan resminya.

ULN sektor publik meningkat 6,6 persen (qtq) sehingga posisinya pada akhir kuartal IV-2015 menjadi sebesar 143 miliar miliar dollar AS (46 persen dari total ULN).

Di sisi lain, posisi ULN swasta turun 0,2 persen (qtq) sehingga menjadi 167,7 miliar dollar AS (54,0 persen dari total ULN) pada akhir kuartal IV 2015.

Kuartal IV-2016

Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir triwulan IV-2016 dicatat Bank Indonesia sebesar 317,0 miliar dollar AS atau tumbuh 2,0 persen (yoy).

Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap PDB pada akhir triwulan IV-2016 yakni sebesar 34 persen, turun dari 36,2 persen pada akhir triwulan III 2016.

Pada akhir triwulan IV-2016, posisi ULN sektor swasta mencapai 158,7 miliar dollar AS atau sebesar 50,1 persen dari total ULN.

Sementara itu, posisi ULN sektor publik tercatat 158,3 miliar dollar AS atau sebesar 49,9 persen dari total ULN.

Kuartal IV-2017

Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia pada triwulan IV-2017 relatif terkendali.

ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2017 tercatat 352,2 miliar dolar AS atau tumbuh 10,1 persen (yoy).

Rasio ULN Indonesia terhadap PDB pada akhir triwulan IV-2017 tercatat stabil di kisaran 34 persen.

Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,9 persen dan sisanya adalah utang pemerintah dan BI.

Kuartal IV-2018

Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2018 tercatat 376,8 miliar dolar AS, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 186,2 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 190,6 miliar dolar AS.

Posisi ULN tersebut meningkat 17,7 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan sebelumnya.

Karena, neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Sehingga utang dalam rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.

Sementara jika dilihat dari utang luar negeri yang ditarik pemerintah (non-BI), posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan IV 2018 tercatat 183,2 miliar dolar AS, meningkat 7,1 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan sebelumnya.

Peningkatan tersebut terutama karena kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik.

Kuartal IV-2019

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan IV-2019 mengalami perlambatan.

Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV 2019 tercatat sebesar 404,3 miliar dolar AS.

Rasio terhadap PDB yakni 36,1 persen.

Besok ULN tersebut terdiri dari utang sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 202,9 miliar dolar AS dan utang sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 201,4 miliar dolar AS.

ULN Indonesia tersebut tumbuh sebesar 7,7 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan ULN pada triwulan sebelumnya sebesar 10,4 persen (yoy).

Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah dan ULN swasta.

Kuartal II-2020

Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan II 2020 tercatat sebesar 408,6 miliar dolar AS, terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar 199,3 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,3 miliar dolar AS.

ULN Indonesia tersebut tumbuh 5,0 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 0,6 persen (yoy), disebabkan oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN Pemerintah maupun swasta.

Selain itu, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN berdenominasi Rupiah.

Janji Jokowi tidak menambah utang luar negeri

Pada masa kampanye Pilpres 2014, Presiden Jokowi sempat berjanji untuk tidak menambah beban utang negara dari luar negeri.

Saat itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo (Saat ini menjabat Menpan RB) mengatakan, pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 9 Juli mendatang.

"Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri"

"(Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun," katanya Tjahjo di Gedung DPR/MPR, Selasa (3/6/2014).

Selanjutnya, Tjahjo menjelaskan, pasangan Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program pembangunan ekonomi.

Antara lain pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya yang dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.

"Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun"

"di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini," papar Tjahjo.

Tjahjo menyebutkan, pasangan Jokowi-JK mempunyai visi dan misi untuk melakukan berbagai program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Program tersebut, ungkap dia, diharapkan dapat direalisasikan secepatnya jika pasangan tersebut terpilih menjadi kepala negara

Sekedar informasi, Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia pada Maret 2014 mencapai 276,5 miliar dollar AS, naik 4,4 miliar dollar AS dibanding Februari 2014.

"Pertumbuhan ULN terus mengalami peningkatan sejak akhir tahun 2013 terutama didorong oleh ULN sektor swasta," sebut BI.

Posisi ULN pada Maret 2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar 130,5 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta 146,0 miliar dollar AS.

Kata Sri Mulyani

Kementerian Keuangan menyatakan, pemerintah mengelola pembiayaan anggaran secara hati-hati dan terukur dalam pemenuhan kebutuhan defisit anggaran dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, selain itu pemerintah memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia (BI).

"Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2020 tercatat mencapai Rp 1.190,9 triliun, utamanya bersumber dari pembiayaan utang yang mencapai Rp 1.226,8 triliun," ujarnya saat konferensi pers "Realisasi APBN TA 2020" secara virtual, Rabu (6/1/2021).

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi penerbitan surat berharga negara (SBN) melalui lelang telah terpenuhi 100 persen, termasuk total pembelian SBN oleh BI sebagai standby buyer sesuai surat kesepakatan bersama (SKB) I sebesar Rp 75,86 triliun.

"Dengan rincian surat berharga syariah negara (SBSN) Rp 33,78 triliun dan surat utang negara (SUN) Rp 42,07 triliun," katanya.

Selain itu, juga ada pembiayaan terkait burden sharing sesuai SKB II yang juga terpenuhi 100 persen yaitu realisasi public goods sebesar Rp 397,56 triliun dan nonpublic goods sebesar Rp 177,03 triliun.

Dukungan BI sesuai skema SKB I dan II tersebut akan dimaksimalkan untuk penanganan Covid-19 dan PEN, termasuk pengadaan vaksin di 2020 dan 2021.

Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi yang diberikan kepada BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), dan lembaga, serta badan lainnya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Adapun dengan posisi realisasi defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2020 tersebut, diperkirakan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 234,7 triliun.

SiLPA tersebut dapat dipergunakan pemerintah sebagai fiscal buffer dalam APBN Tahun 2021 antara lain sebagai sumber pembiayaan program vaksinasi.

Sri Mulyani menambahkan, tahun 2020 ditutup dengan optimis seiring perkembangan vaksin yang memberikan harapan di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang masih memerlukan penanganan serius.

"Momentum perbaikan ekonomi yang sedang berjalan perlu dijaga dan dilanjutkan di tahun 2021"

"dengan tetap fokus pada upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan APBN dan kepercayaan masyarakat," tutur Menkeu.

(Kontan.co.id/KOMPAS.com/Sakina Rakhma Setiawan/Tribunnews.com)

Sebagian artikel telah tayang di Kontan.co.id berjudul "Inilah 10 negara dengan utang luar negeri terbesar di dunia, Indonesia termasuk", di Kompas.com "Lonjakan Utang Luar Negeri RI di 2 Periode Jokowi" dan di Tribunnews.com "Realisasi Pembiayaan Utang Capai Rp 1.226 Triliun di 2020"