Berita Merangin

Bawaslu Kembali Hentikan Kasus Dugaan Netralitas ASN, Sebelumnya Belasan Kasus

Setelah menghentikan kasus belasan laporan dugaan netralitas ASN, kini Bawaslu Kabupaten Merangin kembali menghentikan kasus

Penulis: Muzakkir | Editor: Nani Rachmaini
Tribunjambi/muzakkir
Komisioner Bawaslu Kabupaten Merangin Markus 

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO -- Setelah menghentikan kasus belasan laporan dugaan netralitas ASN, kini Bawaslu Kabupaten Merangin kembali menghentikan kasus netralitas ASN lainnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Merangin memeriksa Indra Gani seorang ASN di Kabupaten Merangin terkait netralitas ASN dalam Pilgub Jambi beberapa waktu lalu.

Didampingi pengacaranya, Indra Gani datang ke Bawaslu Kabupaten Merangin datang sekitar pukul 14:10 WIB. Dia datang langsung keruangan komisioner Bawaslu Markus S.Pd.I. 

Komisioner Bawaslu Kabupaten Merangin Markus menyebut jika pemanggilan seorang ASN tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi yang sudah diterima beberapa waktu lalu.

Menurut Markus, pihaknya tidak mendapatkan laporan terhadap perihal ini. Mereka hanya mendapatkan informasi dari seseorang jika di Merangin ada ASN yang tidak netral dalam Pilgub lalu.

Usai memeriksa Indra Gani yang disebut-sebut sebagai saksi ahli, Bawaslu Kabupaten Merangin memutuskan jika perkara ini tidak memenuhi unsur pelanggaran dan kasusnya dihentikan.

"Kemudian, dari penelusuran kami selama 7 hari dengan cara mengundang Pihak Pemberi Informasi dan Oknum Oknum ASN, serta pihak pihak terkait maka berdasarkan hasil keterangan para pihak tersebut, pimpinan Bawaslu dalam Pleno disimpulkan, tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat diregister sebagai temuan," ungkap Markus.

Menurut Markus, kesimpulan ini membuat penelusuran dugaan pelanggaran dihentikan.

Sebelumnya, pihaknya juga telah meminta keterangan sejumlah orang yang diduga melakukan dan mengetahui dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Kemudian, dilakukan penelusuran keterangan pihak pihak terkait, dari proses itu. Namun, hasil penelusuran juga tidak ditemukan bukti tindakan Neralitas ASN tersebut sesuai informasi yang kami terima.

Ia menambahkan, saksi atas adanya dugaan Netralitas ASN juga tidak ditemukan. Karenanya, Bawaslu tidak dapat melakukan tindak lanjut.

Lemahnya saksi dan bukti membuat tindakan Netralitas ASN tersebut sebagaimana di atur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan turunan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah, Presiden maupun oleh kementerian.  

"Jadi, terkait informasi awal dugaan Netralitas Oknum ASN tidak ditemuan mengarah ke sana yang intinya bawaslu memutuskan dugaan Netralitas ASN tidak ada. Jika bukti awal ada dan lengkap, kami baru bisa meneruskan proses lanjutan menjadi Temuan dan di Tindak Lanjuti sesuai makanisme Perbawaslu 8 Tahun 2020 penangaanan pelanggaran pada pemilihan di masa Covif 19,"pungkasnya.

Baca juga: Daftar Formasi Jabatan Untuk Lulusan SMA Dan SMK Pada CPNS 2021 Hingga Aplikasi Latihan Soal CPNS

Baca juga: Lowongan Kerja Bappenas Januari 2021, Dibuka untuk 4 Posisi, Ini Syarat dan Link Pendaftaran

Baca juga: Tutorial Gambar Petani, Belajar Menggambar Gunakan Alat Seadanya

(Tribunjambi/muzakkir)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved