Anggota DPR Ini Beri Taktik Agar Habib Rizieq Shihab Bisa Jadi Capres: Kalau FPI Ingin Berkuasa!

Anggota DPR Ini Beri Taktik Agar Habib Rizieq Shihab Bisa Jadi Capres: Kalau FPI Ingin Berkuasa!

TRIBUNJAMBI.COM - Sosok Habib Rizieq Shihab jadi sorotan usai organisasi Front Pembela Islam ( FPI ) dilarang beraktivitas.

Melihat tingginya eksistensi ormas FPI, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyarankan agar FPI untuk terjun ke dunia politik sebagai partai politik (parpol).

Menurut TB Hasanuddin melalui cara politik FPI mungin bisa berkuasa bahkan mencalonkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab menjadi presiden Indonesia.

Dikutip dari Tribunnews.com, Hasanuddin menyebut sangat mungkin jika FPI mau mendirikan parpol.

"Sejak reformasi Indonesia telah menjadi negara demokrasi. Tahun 2019, demokrasi di Indonesia menempati peringkat ke-4 di kawasan Asia Tenggara dan 67 di dunia dalam daftar indeks demokrasi global yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Dengan sistem demokrasi ini sangat mungkin bila FPI mendirikan partai politik," kata Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (3/1/2021).

Ia lalu menjelaskan fungsi parpol sebagaimana tertulis dalam Pasal 11 UU 2/2011 tentang Partai Politik.

Baca juga: Bisnisnya Dianggap Membahayakan China, Jack Ma Dikabarkan Hilang Misterius Dari Acara Reality TV

Baca juga: Mirisnya Hidup Kartika Putri, Mendadak Ada Wanita Ajak Habib Usman Poligami: Ini Jadi Tolak Ukur Aku

Baca juga: Ketahuan Pernah Gabung HTI, Wakil Dekan FPIK Unpad Yang Baru Dilantik Ini Langsung Dicopot

Baca juga: Serupa Nasib Ariel Noah dan Cut Tari, Gisel Dijerat Pasal Tak Biasa Akibat Video Syur dengan MYD

Pasal 11 menjelaskan fungsi partai politik adalah sebagai sarana; pendidikan politik bagi masyarakat, penciptaan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi poliitk masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

"Pasal 12 UU 2/2011 juga mengatur hak partai politik untuk mengikuti Pemilihan Umum baik legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Melihat hal itu, Hasanuddin menyarankan agar FPI membentuk parpol.

"Nah, kalau FPI ingin berkuasa atau ingin memberlakukan ikut berdemokrasi, sebaiknya dirikan bukan sekadar forum, dirikan saja partai," imbuhnya.

Ia mengatakan, lewat parpol, FPI nanti dapat mengikuti pemilu, memiliki perwakilan di badan legislatif maupun eksekutif, hingga mencalonkan Rizieq Shihab sebagai calon presiden.

Menurut Hasanuddin, FPI saat ini terlihat hanya ada untuk membuat gaduh suasana.

"Apalagi kalau memang FPI memiliki cabang di berbagai propinsi hingga kota kabupaten, peluang mendirikan parpol sangat besar. Bisa ikut pemilu, punya kepala daerah dan perwakilan di DPR atau DPRD karena aturannya memungkinkan. Kalau seperti sekarang kan kesannya cuma buat gaduh saja," pungkasnya.

Anggap FPI Kekanak-kanakan

Sementara itu, pengamat Hukum Tata Negara, Feri Amsari mengomentari pilihan FPI mengganti nama sebagai Front Persatuan Islam.

Feri Amsari menganggap FPI memilih cara kekanak-kanakan untuk memertahankan organisasinya.

Seperti yang diungkapkannya dalam kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (2/12/2021).

"FPI jangan kekanak-kanakan juga," ujar Feri.

"Karena kemudian FPI-nya tidak diperpanjang SKT kemudian mengganti nama."

Menurut Feri, FPI selayaknya menempuh cara lain yang lebih baik.

Ia berpendapat, FPI bisa menempuh jalur hukum untuk membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Enam Menteri.

"Mestinya menempuh jalur hukum yang lebih elegan ya," terangnya.

"Ke PTUN kalau memermasalahkan SKB Enam Menteri atau memermasalahkan undang-undangnya melalui proses judicial review di Mahkamah Konsitusi."

"Jadi mesti ditempuh jalur yang elegan."

"Atau memilih untuk menjadi perkumpulan," tambahnya.

Terkait hal itu, Feri lantas membeberkan keuntungan yang diperoleh organisasi yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Selain bebas berserikat, organisasi tersebut juga berhak mendapat suntikan dana pemerintah.

"Karena ormas yang punya SKT dan statusnya berbadan hukum kan tujuannya sangat administratif," jelas Feri.

"Salah satunya mendapatkan bantuan dari negara."

"Jadi itu salah satu keuntungannya."

Meskpiun begitu, Feri tak membantah jika FPI bisa saja tetap berkumpul tanpa mendaftarkan organisasinya.

Namun menurut dia, FPI perlu kembali memertimbangkan langkah yang akan diambil.

"Apakah berserikat, berkumpul tidak harus mendaftarkan ke Kemenkumham? Bisa saja," terang Feri.

"Karena itu hak konstitusional."

"Ini langkah-langkah yang mesti dipertimbangkan oleh FPI."

Selain itu, Feri juga menyebut FPI perlu mengubah citra yang selama ini melekat.

Langkah hukumlah yang menurutnya bisa diambil FPI untuk memertahankan organisasinya.

"Apakah FPI dari organisasi yang katakanlah tukang rusuh dalam banyak hal kemudian telah berubah menjadi lebih baik kan memang harus ada pembuktian," jelas Feri.

"Dan FPI bisa bisa melakukannya melalui proses pengadilan."

"Bukan kemudian menempuh jalur atau langkah yang tidak tepat."

"Yang mengesankan bahwa FPI seolah-olah menentang pemerintah atau melakukan langkah-langkah di luar jalur hukum," tukasnya.