Breaking News:

Penanganan Covid

WHO Larang Kebijakan Memaksa Vaksin Covid-19, Bagaimana dengan DKI Jakarta yang Mewajibkan Vaksin?

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menentang kebijakan yang memaksa atau mewajibkan Vaksin Virus Corona kepada warga negara.

Editor: Rohmayana
YouTube WGBH News
Ilmuan akhirnya mengungkap alasan pengembangan vaksin untuk virus corona sangat lambat. WHO menyebut setidaknya butruh waktu 18 bulan. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Virus corona hingga saat ini menjadi masalah dunia yang masih terus dibahas.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menentang kebijakan yang memaksa atau mewajibkan Vaksin Virus Corona kepada warga negara.

WHO menyarankan bahwa meyakinkan orang tentang manfaat vaksin Covid-19 akan jauh lebih efektif daripada mencoba membuat kebijakan yang mewajibkan.

WHO memberi  contoh kebijakan di masa lalu yang mewajibkan penggunaan vaksin justru menjadi bumerang dengan perlawanan yang lebih besar terhadap mereka.

"Saya tidak berpikir bahwa mandat adalah arah yang harus ditempuh di sini, terutama untuk vaksin ini," kata Kate O'Brien, Direktur Departemen Imunisasi WHO, seperti ditulis Channelnewsasia, beberapa waktu lalu.

"Ini adalah posisi yang jauh lebih baik untuk benar-benar mendorong dan memfasilitasi vaksinasi tanpa persyaratan semacam itu (mewajibkan).

"Saya tidak berpikir kami membayangkan negara mana pun yang menciptakan mandat untuk vaksinasi."

Baca juga: 7 Gejala Terkait dengan Varian Baru Virus Corona, Penderita Bisa Sakit kepala dan Kebingungan

Berita serupa juga diunggah di Al Jazeera dan sejumlah website internasional.

Meski WHO melarang mewajibkan kebijakan vaksinasi terkait Virus Corona, Pemprov DKI telah menyetujui Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Perda ini ditetapkan pada 12 November 2020. 

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved