Reaksi Mengejutkan Ali Ngabalin Setelah Dua Orang Dekat Luhut Ini Tersingkir dari Kabinet Jokowi
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menjawab soal tersingkirnya Terawan Agus Putranto dan Fachrul Razi.
lihat foto
Oleh karenanya, ia memastikan bahwa reshuffle yang dilakukan tidak akan berdampak buruk pada suasana di kabinet, melainkan justru sebaliknya.
"Baik Pak Luhut maupun siapa saja kan tahu bahwa presiden memiliki kekuatan tertinggi, memiliki hak prerogatif, karena itulah presiden yang bisa memberikan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya," ungkap Ali Ngabalin.
"Dan tentu saja bagi satu tahun ini banyak hal yang telah dilakukan oleh dokter Terawan di Menteri Kesehatan maupun dengan Bang Fachrul Razi."
"Everything no problem and semuanya dalam suasana yang baik-baik saja, insyaallah kabinet reshuffle ini akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan lebih baik," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit ke- 0.40:
Pernyataan Perdana Risma setelah Menjadi Menteri Sosial
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini kini ditetapkan sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari P Batubara.
Diumumkan sebagai menteri di Istana Presiden pada Selasa (22/12/2020), Risma mengaku masih kaget menjadi seorang menteri.
Pasalnya ia tidak pernah membayangkan sebelumnya.
"Pertama terus terang saya sudah cukup kaget walaupun sudah banyak yang membicarakan tapi terus terang saya tidak pernah berpikir atau membayangkan menjadi menteri," kata Risma.
Meski demikian, ia mau menjadi menteri karena telah diberi tugas oleh Presiden dan wakilnya.
"Karena ini kepercayaan Bapak Presiden dan Bapak Wapres dan ini untuk saya mengabdi untuk negara, saya terima kasih dengan kepercayaan bapak presiden dan bapak wapres serta tentunya seluruh bangsa Indonesia," lanjutnya.
Lalu terkait langkah yang akan diambil, Risma berjanji akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan para mahasiswa dalam menjalankan tugas-tugasnya.
"Program kami pertama adalah ya perbaikan data untuk data-data penerima bantuan, kami akan kerja sama Kementerian Dalam Negeri terutama terkait data kependudukan dan Perguruan Tinggi yang ada di wilayah masing-masing."
"Karena akan lebih baik jika kami melibatkan Perguruan Tinggi dalam implementasi kami di lapangan," kata Risma.
