PANAS Kasus Kerumunan Melibatkan Rizieq Shihab; Ridwan Kamil dan Mahfud MD, di Mana Salahnya?
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pemerintah pusat dalam hal ini Menkopolhukam Mahfud MD juga harus bertanggung jawab.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengunggah status terkait komentar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Sebelumnya Ridwan Kamil meminta Mahfud MD ikut bertanggung jawab perihal kasus kerumunan yang menjerat Rizieq Shihab.
Dalam unggahan komentar di Twitter Mahfud MD, juga disertakan link YouTube yang berisi tentang "Menko Polhukam: Kepulangan HRS Adalah Hak yang Harus Dilindungi".
Dalam keterangannya, kepulangan Rizieg Shihab ke Indonesia ada hak, dan harus dilindungi. Rizieq Shihan memiliki hak hukum dan kewajiban hukum.
Pemerintah masih mencatat, bahwa Rizieq Shihab pulang ke Indonesia untuk revolusi akhlak. Itu akan menimbulkan kebaikan, maka semuanya harus baik. silakan jemput tapi tertib dan damai.
Kalau mereka ribut, dianggap bukan pengikut Riziwq Shihab. Aparat tak perlu berlebihan. Ini hal biasanya saja.
Tapi semuanya dikawal dengan baik sampai Rizieq Shihab tiba di kediamannya.
Berikut cuitan Mahfud MD, "Ini lagi pengumuman bhw mnrt Menko Polhukam: Kepulangan HRS Adalah Hak yang Harus Dilindungi https://youtu.be/xKNv-UNJ4-Y lewat
@YouTube. Dimana salahnya? Dia kan tak bisa dilarang pulang. Dan diskreasi penjemputannya hrs diantar sampai rumah. Sesudah diantar sampai rumah ya selesai."
Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Mahfud MD, saling memberikan komentar atas peristiwa kerumunan yang ditimbulkan oleh pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab.
Ridwan mengatakan pemerintah pusat dalam hal ini Menkopolhukam Mahfud MD juga harus bertanggung jawab.
Terutama lantaran terjadinya kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta.
Sebab, menurut Ridwan, Mahmud MD mengeluarkan pernyataan mengizinkan penjemputan Rizieq Shihab.
"Pusat-daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di bandara yang sangat masif dan merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggung jawab," cuit Ridwan Kamil, Rabu (16/12).
Membalas itu, Mahfud MD memberikan tautan YouTube pada November 2020.
Mengenai pernyataan lengkap Mahfud MD yang mengizinkan penjemputan HRS, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak membuat kerusuhan.
