Penanganan Covid

Doni Monardo akan Tegur Kepala Daerah yang Tak Terapkan Protokol Covid-19 di Pilkada Serentak 2020

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pihaknya tidak segan mengingatkan pejabat daerah yang terpantau di wilayahnya tidak menerapk

Editor: Duanto AS
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Doni Monardo, Kepala BNPB 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pihaknya tidak segan mengingatkan pejabat daerah yang terpantau di wilayahnya tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

Terutama, dalam proses pelaksanaan pemunguntan suara Pilkada Serentak 2020.

Hal itu disampaikan Doni Monardo saat konferensi pers terkait Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia, Rabu (9/12/2020).

"Kami melihat perkembangan dari seluruh provinsi. Ada provinsi dengan tingkat kepatuhan yang rendah, tetapi peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali. Lantas kami menghubungi pejabat terkait," kata Doni.

Baca juga: Deretan Nama Artis di Pilkada 2020 dari Syahrul Gunawan hingga Penyanyi Dangdut Fadia A Rafiq

Dengan peringatan tersebut, Doni yakin penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak dapat lebih baik dan ada perubahan untuk keamanan serta keselamatan masyarakat.

"Kita lihat datanya sudah masuk sepuluh besar. Artinya apa, kalau ada pemberitahuan dan segera ditindak lanjuti maka di lapangan pun ada perubahan," jelas Doni.

Lebih lanjut, Kepala BNPB ini juga meminta agar peringatan ada sebelum terjadinya pelanggaran.

Sebab, hal itu juga berarti ada kepedulian dari sesama untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Tentunya, kesuksesan dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang aman Covid-19 juga berawal dari kerja keras dari seluruh pihak yang selalu menjaga konsisten dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

"Kerja keras dari semua pihak diharapkan tidak kendor, tidak berhenti sampai dengan sekarang. Begitu ada pelanggaran langsung diingatkan. Jangan tunggu terjadinya pelanggaran. Sebelum ada pelanggaran diawali dengan peringatan-peringatan," ucap Doni.

"Apabila SOP yang telah disusun oleh KPU dilakukan dengan baik. Maka semuanya pasti berjalan dengan baik," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 saat ini terus menggencarkan kampanye penyuluhan protokol kesehatan 3M yaitu Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak.

Baca juga: Dihujat Gara-gara Peran Elsa di Ikatan Cinta, Glenca Chysara : Jangan Benci Aku di Sini, Glenca

Kampanye 3M ini terus menerus disosialisasikan supaya masyarakat tidak lupa bahwa penyebaran Covid-19 banyak datang dari pergerakan manusia.

Makanya, pelaksanaan 3M harus dijalankan secara ketat.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved