ILC TV ONE
Bukan Bahas Rizieq Shihab, Tema ILC TV One Malam Ini Bahas Suap Bantuan Covid-19 Kemensos
Bukan Bahas Rizieq Shihab, Tema ILC TV One Malam Ini Bahas Suap Bantuan Covid-19 Kemensos
lihat foto
"KPK menetapkan lima orang tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai pemberi AIM dan HS," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu 6 Desember 2012 dini hari kemarin.
MJS dan AW diketahui merupakan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial.
Sementara AIM dan HS merupakan pihak swasta.
Baca juga: ISTRI Cantik Jet Li Pernah Beradegan Mesra Bareng Jackie Chan di Film, Ini Fakta dari Nina Li Chi
Baca juga: Bocoran Tren Model Hijab 2021 Ala Ivan Gunawan: Aku rasa sebenarnya pashmina ini akan ngetren lagi
Baca juga: Cara Mengatasi Tumit Pecah-pecah Pakai Minyak Kayu Putih
Beberapa warganet di media sosial pun ikut berkomentar terkait peristiwa ini.
Salah satunya akun Twitter @ryan_akbarp yang menanyakan, apakah aturan hukuman mati tersebut dapat diberikan kepada mereka yang melakukan korupsi, salah satunya kepada Mensos Juliari Batubara.
"Kalau ga salah ada aturan hukuman mati buat korupsi bansos, dana bencana dll. Bisakah divonis itu???? wkowko," tulis akun Twitter @ryan_akbarp.
Lantas, mungkinkah kasus korupsi yang dilakukan Mensos Juliari Batubara dapat menjeratnya pada hukuman mati?
Kerugian keuangan negara
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Yogyakarta, Agung Nugroho mengatakan, hukuman mati terdapat di Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan jenis korupsi berupa kerugian keuangan negara.
Agung melanjutkan, berbeda halnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Juliari Batubara, yakni masih diduga suap.
"Sedangkan yang dilakukan oleh yang bersangkutan (Juliari Batubara) merupakan suap yang diatur di pasal lain," ujar Agung saat dihubungi Kompas.com, Minggu (6/12/2020).
Adapun untuk mengarah ke hukuman mati, menurut Agung terdapat beberapa hal yang perlu dibuktikan oleh penyidik nantinya.
Seperti apakah ada dan terbukti kerugian keuangan negara yang terjadi di dalam kasus tersebut.
Selain itu, kata Agung, terdapat tantangan lain seperti penjelasan Pasal 2 Ayat 2 yang hanya membatasi pada bencana alam.
Sedangkan pandemi covid-19 yang terjadi saat ini merupakan bencana non alam.
