Kasus RS Ummi Bogor Dinaikkan ke Penyidikan, Ada Sangkut Pautnya dengan Habib Rizieq Shihab
Namun, dia menolak di tes Covid-19. RS Ummi juga diduga menghalani Satgas Covid 19 melakukan swab test.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Kabid Humas Polda Jabar, Erdi A Chaniago, memastikan ada tindak pidana dalam kasus RS Ummi Kota Bogor terkait perawatan pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.
"Penyidik di Polresta Bogor dan Ditreskrimum Polda Jabar sudah melakukan gelar perkara. Hasilnya, masalah RS Ummi dari penyelidikan, ditingkatkan jadi penyidikan. Ke depan, penyidik akan memanggil beberapa orang yang sebelumnya diklarifikasi untuk diperiksa lagi sebagai saksi," ucap Erdi di Makodam Siliwangi, Kota Bandung, Senin (7/12/2020).
Dalam kasus ini, Habib Rizieq sempat dirawat d RS Ummi.
Namun, dia menolak di tes Covid-19. RS Ummi juga diduga menghalangi Satgas Covid 19 melakukan swab test.
Baca juga: ANCAMAN Polri ke Habib Rizieq Bila Tak Hadir di Pemanggilan Ketiga, Akan Dilakukan Penjemputan Paksa
Baca juga: VIDEO Imam Darto Trending Topic, Dinilai Blunder Soal Kasus Korupsi Mensos Juliari P Batubara
Meski sudah penyidikan, polisi belum menetapkan tersangka.
"Untuk sementara belum tapi dari hasil gelar perkara sudah ditemukan bahwa ada perbuatan pidana, yakni menghalang-halangi (swab test)," ucap dia.
Lantas, bagaimana kontruksi hukum pidana dalam kasus dugaan menghalang-halangi sebagaimana laporan Satgas Covid-19?
Presiden RI Joko Widodo meneken Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Lewat kepres itu, pandemi Covid-19 berlaku di Indonesia.
"Dengan status pandemi Covid-19 itu, aturan-aturan soal penanganan darurat kesehatan diberlakukan," ucap Direktur Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes CH Patoppoi, di Mapolda Jabar, Senin (31/11/2020).
Satu di antara aturan hukumnya, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Aturan itu disahkan pada 22 Juni 1984.
Di Pasal 5 ayat 1, penanggulangan wabah melipui penyelidikan epedemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita termasuk karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit.
Lalu, penanganan jenazah akibat wabah dan penyuluhan masyarakat.
"Undang-undang itu sangat relevan pada pandemi Covid-19. Mengatur soal bagaimana kewajiban-kewajiban setiap orang dan pemangku kepentingan di tengah wabah penyakit menular," ucap dia.
Pasal di Undang-undwah Wabah Penyakit Menular yang berkaitan dengan RS Ummi yakni Pasal 11 ayat 1 hingga 3.
Mengatur barang siapa yang punya tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit menular wajib melaporkan kepada aparat pemerintah.
