Usai Ketok Palu APBD Jambi 2021, Ketua Dewan Edi Purwanto Minta Dikawal

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Setelah ketok palu APBD Provinsi Jambi 2021 pada 30 November 2020 lalu, ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto ingin pengawalan dari pihak berwenang.

Edi mengatakan, pihaknya akan meminta pihak komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan kejaksaan untuk mengawal pelaksanaan pengelolaan anggaran di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jambi.

"Saya sebelumnya juga minta KPK untuk kawal pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). Tidak ada yang bisa main-main," kata Edi.

Dia menyebut, satu di antara tugas sebagai Ketua DPRD adalah mengembalikan marwah DPRD. Dia memastikan tidak ada permainan dalam pembahasan APBD 2021.

Terkait besaran anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang mencapai Rp1,547 triliun, yang lebih besar dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hanya mendapat alokasi sebesar Rp286 miliar, Edi menilai itu masih masuk akal.

Baca juga: Tidak Sedingin Seperti Aldebaran, Arya Saloka Ternyata Suami Bucin, Tak Bisa Hidup Tanpa Putri Anne

Baca juga: Permintaan Aneh Sule Diatas Ranjang Bikin Nathalie Holscher Menurut, Saat di Kamar Mandi Ngakak

Baca juga: Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahean dan Rudi S Kamri ke Polisi

Ditambah lagi, itu sudah melalui berbagai pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Jambi sebelum APBD Pemprov Jambi 2021 disahkan.

Dia ambil contoh, gaji guru saja mencapai ratusan miliar, kemudian pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang juga cukup membutuhkan anggaran.

"Di tahun 2021 melalui Dinas Pendidikan akan dibangun tiga unit sekolah baru. Ada SMA di Mayang Kota Jambi, SMA di Desa Kasang Pudak, Kabupaten Muarojambi dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Kerinci," sebutnya.

Rencana pembangunan itu juga berdasarkan hasil pemantauan lapangan anggota-anggota dewan.

Pihaknya juga sudah melakukan survei. Di Kabupaten Kerinci, misalnya yang belum ada SLB. Kata dia, pihaknya juga memperhatikan pendidikan kaum difabel. Begitu juga di Kasang Pudak yang selama ini tidak ada SMA.

"Bayangkan siswa SMP di sana 700-an orang, dan lulus per tahun 200-an orang, sementara SMA-nya tidak ada," ujarnya.

Perhatuan yang sama juga SMA di Kecamatan Alam Barajo yang gedungnya belum terbangun.

Anggaran untuk Dinas Pendidikan di tahun 2021, kata Edi, sudah melalui proses yang matang. Semua rencana kegiatan diteliti dan penganggaran juga memperhatikan kondisi infrastruktur pendidikan di Jambi.

Dia juga menyebut sudah menolak pengajuan kegiatan perbaikan ruangan ketua DPRD dan mengalihkannya ke pendidikan.

Selain pendidikan, anggaran APBD Pemprov Jambi 2021 juga akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi masyarakat.

Bentuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dimaksud seperti bantuan ternak sapi, ayam dan lainnya, sesuai keinginan masyarakat saat DPRD reses.

Selain itu, anggaran untuk penanganan kesehatan masyarakat juga banyak terserap di Dinas Kesehatan.

"Itu angkanya lebih dari Rp100 miliar dan RSUD Raden Mattaher sekitar Rp300 miliar," ulasnya.

(Tribunjambi.com/ Mareza Sutan A J)