Berita Nasional
NASIB Partai Gerindra di Kabinet Usai Kasus Edhy Prabowo Dibongkar Pengamat: Menteri KKP Pasti Lepas
Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada Rabu (25/11/2020).
TRIBUNJAMBI.COM - Dibekuknya Menteri KKP, Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata memiliki imbas pada Partai Gerindra di kabinet Jokowi - Maruf Amin.
Hal itu dijelaskan langsung oleh Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno.
Adi Prayitno mengungkapkan analisanya seputar nasib Partai Gerindra di kabinet imbas dari kasus Edhy Prabowo.
Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada Rabu (25/11/2020).

Adi Prayitno memprediksi pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tidak lagi berasal dari Partai Gerindra.
Menurut Adi, Presiden Joko Widodo kemungkinan akan melakukan rotasi, sehingga jabatan Menteri KP akan diberikan kepada partai koalisi lain atau kalangan profesional.
"Atau (mungkin) KP ini diberikan kepada yang lain baik dari profesional maupun partai koalisi lain," kata Adi saat dihubungi, Jumat (27/11/2020).
Kendati demikian, ia meyakini jatah kursi menteri bagi Gerindra tidak akan berkurang.
Adi mengatakan, Gerindra tetap akan mendapatkan jabatan di kementerian lain meski tidak mengisi kursi Menteri KP.
Baca juga: Mbah Mijan Beberkan Ritual Sebelum Lakukan Terawangannya : Dari Situ Bisa Melihat Beberapa Pertanda
Baca juga: Manga One Piece Chapter 997 Api - Kekuatan Zoro Sebenarnya, Kaido Bawa Onigashima ke Ibu Kota Bunga
Baca juga: Di Video Syur 19 Detik, Face Reader Mendeteksi Sejumlah Fakta di Balik Wajah Gisel, Ada Kemiripan?
"Pertimbangan politik akomodatifnya tetap ada. Sekalipun Edhy Prabowo ditangkap, tidak akan mengurangi jatah kursi Gerindra di pemerintahan saat ini. Yang jelas proporsi kementeriannya sepertinya ada dua," ujarnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu mengatakan, pengurangan jatah menteri bagi Gerindra akan kembali menimbulkan gejolak antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Sementara, Adi mengatakan jatah dua menteri yang diperoleh Gerindra saat ini merupakan bentuk imbalan karena partai yang dipimpin Prabowo itu bergabung dengan partai koalisi pemerintah.
Pengurangan jatah menteri akan dianggap sebagai sebuah hukuman kepada Gerindra.
"Bisa jadi gejolak atau perang dingin. Kalau gejolak pasti ditampakkan ke publik, misal dengan sikapnya yang kembali kritis. Tapi kalau perang dingin, ya memendam tapi bergemuruh hatinya. Yang jelas pengurangan jatah menteri secara alamiah menimbulkan rasa tidak bahagia kepada siapapun," kata Adi.
Sebelumnya, Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster.

Ia diduga menerima uang senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS dari pihak PT Aero Citra Kargo.
Perusahaan tersebut diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster, karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.
Selain Edhy, KPK menetapkan enam tersangka lain dalam kasus ini yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misata, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, partainya menyerahkan soal pengganti Edhy kepada Presiden Jokowi.
Menurut dia, urusan jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Baca juga: Spoiler Sinopsis Sinetron Ikatan Cinta RCTI, Jumat, 27 Nov 2020: Al Peluk Andin yang Ditampar Sarah
Baca juga: KPK Operasi Tangkap Tangan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna
Baca juga: Bertambah Belasan Kasus Covid-19 di Batanghari, Banyak Yang Menularkan ke Keluarganya
Sementara itu, Gerindra segera menyiapkan kadernya untuk menggantikan posisi Edhy sebagai wakil ketua umum.
"Kalau sebagai menteri tentunya itu adalah hak prerogatif presiden. Kami dari Partai Gerindra tidak mencampuri dan kita tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020).
IKUTI KAMI DI INSTAGRAM:
NONTON VIDEO TERBARU KAMI DI YOUTUBE:
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengamat: Gerindra Mungkin Tak Lagi Isi Posisi Menteri KP, tetapi..."
Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Menteri KP Pasti Lepas, Nasib Partai Gerindra Gara-gara Kasus Edhy Prabowo di Kabinet Versi Pengamat,