Warga Bungo Menilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Mahalnya Harga Gas 3 Kg, 'Sudah Lama Seperti Ini'

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dinilai warga tak mampu atasi permasalahan gas LPG 3 kilogram. 

Hal itu berdasarkan pengakuan masyarakat Bungo yang hingga kini begitu kesulitan mendapatkan pasokan gas murah.

Bahkan dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan senilai Rp 17 ribu untuk LPG 3 Kg sangat sulit didapatkan.

Hendri contohnya, warga Kecamatan Bathin III yang hanya untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangganya harus merogoh kocek dari harga Rp 28.000 hingga Rp 35 ribu per tabung.

Baca juga: Sang Istri Malah Nyaris Tewas Usai Meminum Sperma Suaminya, Ternyata karena Hal Mengerikan ini

Baca juga: Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Purnama Merindu - Siti Nurhaliza, Mudah Dimainkan

Baca juga: Promo JSM Hypermart 6-9 November 2020, Promo Daging, Bakso, Buah, Susu Anak, Elektronik, Detergen

Sulitnya mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak warga miskin tersebut sudah dirasakan sejak lama.

"Sudah lama kondisi seperti ini, namun sepertinya pemerintah tutup mata, masyarakat kesusahan mendapatkan gas murah," kata Hendri.

Bukan hanya Hendri, Beni, warga lainnya juga mengatakan hal yang sama. 

Dia mengungkapkan bahwa bisa dikatakan hampir tak pernah mendapatkan gas murah sejak beberapa tahun terakhir. 

Menurutnya, hal itu akibat lemahnya kontrol oleh pihak pemerintah Kabupaten Bungo terkait masalah gas ini.

"Apalagi saat pandemi begini, ekonomi masyarakat melemah, cari duit semakin sulit, namun pemerintah tak hadir saat saat begini," katanya lagi.

Dia berharap Pemda Bungo lebih serius mengatasi masalah ini, sebab gas merupakan bagian dari kebutuhan pokok masyarakat yang perlu dipenuhi dan penting sifatnya. (Tribunjambi.com / Darwin Sijabat)

Gas 3 Kg Langka dan Mahal di Merangin, Pertamina Sebut Warga Terlalu Panik, Pangkalan Nakal Disorot

Sementara itu di Kabupaten Merangin, menyikapi langkanya dan tingginya harga gas LPG 3 Kg saat ini, Pemerintah Kabupaten Merangin memanggil perwakilan Pertamina Jambi.

Selain Pertamina, mereka juga memanggil perwakilan agen yang menyuplai gas ke pangkalan di Kabupaten Merangin.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Plt Sekda Kabupaten Merangin Hendri Maidalef tersebut menyimpulkan beberapa kesepakatan. Di antaranya akan menertibkan pangkalan nakal yang beroperasi di Kabupaten Merangin.

Hendri menyebut jika saat ini memang banyak ditemukan pangkalan nakal, untuk itu, pihaknya bersama Pertamina dan agen akan melakukan penertiban.

Katanya, selama ini pihaknya telah menertibkan dan memberikan sanksi beberapa pangkalan nakal tersebut.

Selain itu, untuk pemerataan gas agar tepat sasaran, pihaknya akan memberlakukan kartu kendali sehingga yang mendapatkan gas itu benar-benar orang yang berhak.

"Yang mendapatkan gas nantinya orang yang menerima PKH, BLT, UMKM dan masyarakat miskin lainnya," kata Hendri, Rabu (4/11/2020).

Ilustrasi. Satu pangkalan gas. di Merangin 6 pangkalan gas 3 kg sudah diberi sanksi surat peringatan kedua, beberapa waktu lalu. (tribunjambi/vira ramadhani)
Saat ini belum semua desa di Kabupaten Merangin memiliki pangkalan gas.

Dan ini merupakan satu penyebab tingginya harga gas, terutama didaerah yang jauh dari pusat Kota Bangko.

Menyikapi itu, mereka juga akan melakukan pemerataan dan berupaya untuk membentuk pangkalan gas disemua desa di Kabupaten Merangin.

"Kita upayakan semua desa punya pangkalan gas," katanya lagi.

Sementara itu, SBM Pertamina Jambi Moh Riza Rahmat Syah menyebut, pihaknya telah mendistribusikan gas ke Merangin sesuai dengan kebutuhan.

Namun demikian, dirinya mengakui jika saat ini ada beberapa pangkalan nakal, namun demikian pangkalan tersebut telah mereka tindak.

"Kami telah turun ke lapangan. Kita berikan sanksi, sanksinya berupa pengurangan alokasi, tidak berikan alokasi bahkan ada yang PHO," ungkap Riza.

Terkait gas yang sering langka di pangkalan dan tak sampai sehari langsung ludes, Riza menyebut salah satu penyebabnya adalah masyarakat yang memborong, sehingga stok gas di pangkalan langsung habis.

"Masyarakat terlalu panik, jadi mereka ada yang ambil sampai tiga sekaligus. Dan ini termasuk pelanggaran," terang Riza.

Jika masyarakat tidak panik, dirinya bisa memastikan jika di pangkalan tersedia gas.

Selain itu, pangkalan nakal juga menjadi penyebabnya.

Terpisah, Ketua LPKNI Kabupaten Merangin Sukarlan menyebut jika rapat yang dilakukan oleh pemerintah tidak relevan dan hanya serimonial belaka.

Baca juga: Warga Merkanding Bahar Utara Sulit Dapat Pupuk Subsidi, Ini Respon Dinas Tanaman Pangan Muarojambi

Baca juga: Sang Istri Malah Nyaris Tewas Usai Meminum Sperma Suaminya, Ternyata karena Hal Mengerikan ini

Baca juga: Promo JSM Hypermart 6-9 November 2020, Promo Daging, Bakso, Buah, Susu Anak, Elektronik, Detergen

Dikatakan Sukarlan, selama ini pengawasan gas di Kabupaten Merangin sangat lemah dan itu diduga ada oknum yang bermain di belakangnya.

"Rapat sudah sering dilakukan tapi permasalahan dilapangan tidak selesai juga," kata Sukarlan pesimis.

Jika pemerintah dan Pertamina serius menangani hal ini, pastinya persoalan ini sudah lama selesai, tapi kenyataannya sampai saat ini tidak ada penyelesaian.

"Katanya harga gas di Pangkalan itu sesuai HET. Itu hoaks, rata-rata pangkalan di Merangin menjual gas di atas HET," imbuhnya.

(tribunjambi/muzakkir)