Ada 75 Perusahaan Aktif di Sarolangun, Tapi Hanya 30 yang Lapor Soal Pengelolaan Lingkungan

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Dinas Lingkungan Hidup (LHD) Kabupaten Sarolangun mencatat 75 perusahaan yang aktif masih banyak belum menyampaikan laporan semester I tahun 2020 terkait pengelolaan lingkungan, hanya ada 30 perusahaan dan baru 25 yang sudah di validasi.

Kabid Pengawasan Lingkungan Dinas DLH Suhardi Sohan, menyampaikan untuk perusahaan yang sudah mengantongi izin lingkungan lewat dari 3 tahun, pihak DLH akan mengevaluasi kembali dan mendata kembali apakah mereka wajib adendum kembali izin lingkungannya atau dicabut izin lingkungan.

"Apapun kegiatannya harus di laporkan, dalam proses riset dan lain sebagainya harus tetap laporkan, kewajiban mau operasi produksi atau masih melakukan pengkajian," sambungnya.

Ia menjelaskan sesuai amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan tertuang dalam dokumen andal, dokumen UKL-UPL.

"Mereka wajib menyampaikan laporannya pengelolaan lingkungan. Kewajiban mereka, mau ada kegiatan atau tidak jadi itu tetap dituangkan dalam laporan, misalnya kalau 0 kegiatan, sampaikan itu apakah masih dalam melakukan pengkajian," katanya.

 

Enggan Lapor

Perusahaan di Sarolangun tampaknya enggan melaporkan pengelolaan lingkungan perusahaannya.

Dari catatan yang dihimpun oleh DLH Sarolangun, di semester I 2020, hanya ada 25 perusahaan yang melaporkan pengelolaan lingkungan, sedangkan lima masih dalam proses validasi.

Sedangkan, catatan Dinas Lingkungan Hidup daerah Sarolangun, dari 75 perusahaan baik tambang, kebun, hotel, yang harus melaporkan, nyatanya tidak sampai setengah dari jumlah perusahaan yang melaporkan.

Sampai ada yang sudah 3 tahun tidak pernah melaporkan hal tersebut.

Kabid Pengawasan Lingkungan Dinas LHD Suhardi Sohan, yang sudah tembus ke dalam buku sudah 25 laporan yang masuk dari perusahaan, hampir 30 laporan karena ada yang tercatat tapi belum masuk ke dalam buku sebanyak 5 laporan.

"Setiap laporan itu tidak kita terima secara full, tapi masih kita koreksi lagi ke lapangan, oleh tim kita," kata Suhardi Sohan, Kamis (5/11/2020)

"Kewajiban mereka, mau ada kegiatan atau tidak jadi itu tetap menyampaikan laporannya pengelolaan lingkungan," katanya.

(Berita Sarolangun)

BPBD Sarolangun Ingatkan Warga Siap-siap Potensi Bencana Alam, Air Sungai Kini Kerap Pasang Surut

Sementara itu, kadang hujan kadang panas, bencana banjir dan tanah longsor berpotensi mengancam Sarolangun.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun, Yen Aswadi, mengingatkan debit air sungai di Sarolangun saat ini mengalami pasang surut.

"Kalau sampai saat ini masih terpantau aman, namun memang debit air mengalami kenaikan dan penurunan," ujarnya, Rabu (04/11/2020).

Lanjutnya, pihaknya sudah mempersiapkan beberapa peralatan yang digunakan untuk penanganan bencana alam yang berpotensi di Sarolangun, apalagi di wilayah yang berpotensi seperti perbukitan dan di tepian sungai.

"Kami sudah mempersiapkan peralatan yang kami punya seperti perahu, mobil atau kendaraan dan peralatan lain yang biasa digunakan untuk penanganan di lapangan," sambungnya.

Terkait hal tersebut, ia mengimbau untuk seluruh masyarakat khususnya yang berada di dekat bantaran sungai untuk tetap waspada dan mengantisipasi bansor yang bisa kapan saja terjadi.

"Kami mengimbau khususnya untuk masyarakat yang berada di bantaran sungai agar tetap waspada," tutupnya.

(tribunjambi/rifani halim)