Di Bungo, Petugas Damkar Sudah Tiga Masuk Pemukiman Ditolak Warga, Padahal Ingin Ikut Padamkan Api

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Tidak memiliki armada dan jangkauan luas, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bungo pernah ditolak warga.

Penolakan itu diakui Harpendi, Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Satpol PP dan Damkar Bungo yang membenarkan bahwa petugas pemadaman pernah ditolak masyarakat. 

Setidaknya pada tahun 2020 ini terjadi tiga kali penolakan oleh warga saat terjadi kebakaran.

Di antaranya, di Dusun Tepian Danto dan di Kecamatan Rantau Pandan.

Baca juga: Foto Syur Mama Muda ML Disebar Akun FB Mei Mey, Gara-gara Tak Diberi Pulsa Mantan Suami

Baca juga: Lihat Keponakan Lagi Tidur, Mendadak Pria Ini Langsung Setubuhi Korban, Berteriak karena Kesakitan

Baca juga: Jokowi: Jangan Teledor, di Eropa sudah Muncul Gelombang Kedua Covid-19

Penolakan itu bukan karena warga tidak ingin petugas ikut memadamkan api, namun petugas terlambat datang ke lokasi karena jauh.

Sementara pos Damkar yang di wilayah tersebut tidak ada armadanya.

"Sekitar tiga kali petugas ditolak warga karena terlambat datang."

"Karena lokasi yang jauh, armada di Pos Damkar terdekat tidak ada."

"Kemudian lambatnya informasi yang diterima petugas," katanya.

Sejauh ini, kata dia untuk pengadaan armada pemadam belum terakomodir. 

Dia mengakui bahwa pengajuan untuk pengadaan mobil tersebut telah berulang kali dilakukan.

"Terakhir pengadaan mobil Damkar tahun 2015 dari dana APBN," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, hingga saat ini unit armada pemadam kebaran di Kabupaten Bungo terbilang masih kurang. 

Idealnya armada pemadam yang harus dimiliki Kabupaten Bungo saat ini sebanyak 20 unit armada pemadam. Namun yang dimiliki saat hanya 12 unit.

Kabupaten Bungo memiliki 17 Kecamatan, dan idealnya tiga kecamatan dalam kota seperti Kecamatan Pasar Muara Bungo, Rimbo Tengah, dan Bungo Dani masuk wilayah pos komando, dan 14 kecamatan lainnya masing - masing memiliki satu pos.

Saat ini masih ada dua kecamatan yang memiliki pos pemadam, namun tidak memiliki armada pemadam. Jika terjadi kebakaran, maka petugas terpaksa memadamkan api memadamkan api dengan manual. 

Pos yang tidak ada armada, yakni Muko- Muko Bathin VII, Limbur Lubuk Mengkuang, dan Jujuhan Ilir. Tapi beberapa hari lalu Jujuhan Ilir sudah diberikan armada.

Sedangkan kecamatan yang sama sekali belum memiliki pos pemadam yakni Bathin III Ulu, Tanah Sepenggal, dan Bathin II Peluang.

Untuk pemadaman, Bathin III Ulu di backup oleh Rantau Pandan, Tanah Sepenggal di backup oleh Tanah Sepenggal Lintas, dan Bathin II Peluang di backup oleh Tanah Tumbuh.

Disampaikannya, ideal satu pos satu kecamatan ini bukannya tidak memiliki dasar. Berdasarkan aturan, wilayah yang jangkau pos pemadam paling jauh tujuh kilometer.

(Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)

Usulkan Damkar dan BPBD Digabung, Ulil Amri: Efektif dan Berdampak pada Anggaran

MUAROJAMBI - Fraksi Partai PAN akan mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Muarojambi agar pemadam kebakaran bergabung dengan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Muarojambi. 

Pasalnya, Fraksi PAN menilai penggabungan Damkar ke BPBD tersebut bisa lebih efektif dan anggarannya juga lebih efisien.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PAN, Ulil Amri. Selain efektivitas penggabungan tersebut dinilai akan membawa dampak positif terhadap anggaran operasional pemadam kebakaran itu sendiri.

"Karena lebih efisien maka kita rencanakan usulan penggabungan kedua institusi pemerintah tersebut akan disampaikan pada tahun depan," jelas Ulil, Kamis (8/10).

Ia juga mengatakan kondisi geografis dan demografi Muarojambi ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik disebabkan faktor alam, nonalam maupun faktor manusia.

Salah satu bencana yang paling rawan terjadi adalah bencana kebakaran.

Namun, saat ini penanganan bencana kebakaran melekat pada Dinas Satpol PP dan pemadaman kebakaran sehingga pelaksanaannya berjalan masih kurang efektif.

"Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi penanganan bencana kebakaran, harus diserahkan kepada BPBD karena BPBD adalah penyelengara pemerintah di bidang penanggulangan bencana," imbuhnya.

Ulil menambahkan, kinerja BPBD juga sudah teruji dalam mengatasi bencana kebakaran yang terjadi di Muarojambi.

Dengan dilebur menjadi satu bagian mampu bekerja dengan sigap lagi untuk mengatasi bencana tersebut.

(tribunjambi/hasbi sabirin)

Baca juga: Megawati Ditantang Balik Kaum Milenial soal Kontribusi Bangsa, Fahri Hamzah Dukung Penuh Kaum Muda

Baca juga: Kabar Bebizie, Janda Kaya yang Ngebet Jadi Istri Menhan Prabowo Subianto, Ini Penampakan Rumahnya

Baca juga: Wanita Ini Kerap Menculik Pria, Membiusnya Lalu Dirudapaksa, Begini Pengakuan Korban