Breaking News:

Awas Gubernur Bisa Diberhentikan, Ancaman Bagi yang Tak Patuhi Surat Edaran Menaker Soal UMP 2021

Ancaman bagi gubernur yang tak mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) tentang penetapan UMP 2021 tak main-main.

Editor: Teguh Suprayitno
ist
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

Gubernur Bisa Diberhentikan, Ancaman Bagi yang Tak Patuhi Surat Edaran Menaker Soal UMP 2021

TRIBUNJAMBI.COM - Ancaman bagi gubernur yang tak mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) tentang penetapan UMP 2021 tak main-main.

Sanksi yang diberikan mulai dari administrasi hingga pemberhentian.

Menaker Ida Fauziyah sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 26 Oktober 2020.

SE ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia dan menjadi instruksi bagi kepala daerah untuk memutuskan upah minimum.

Baca juga: Daftar 18 Provinsi Sudah Menetapkan UMP 2021, Cek di Daerahmu

Lalu, bagaimana dengan gubernur yang menolak mematuhi aturan dari surat edaran penetapan upah minimum itu?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi salah satu landasan hukum penetapan upah, ada sanksi yang bisa diberikan, diatur dalam Pasal 68.

Menaker Ida Fauziyah
Menaker Ida Fauziyah (Tribunnews.com)

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz pun membenarkan perihal sanksi itu.

Namun, keputusan sanksi ini menjadi keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya kira demikian, semua ada aturan dan mekanismenya di Kemendagri untuk kepala daerah. SE atau Surat Edaran itu sifatnya memberitahu hal kesesuaian dimaksud," katanya kepada Kompas.com, Kamis (29/10/2020). Di Pasal 68 UU Nomor 23/2014 tertulis sanksi yang jelas untuk para kepala daerah.

Baca juga: Megawati dan Jokowi Terus-terusan Disebut PKI: Lama-lama Saya Kesel, Buktikan Dong!

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved